NTB Prakarsai SAMSAT Perizinan Kapal Perikanan 

0
Foto : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2020 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan tanggal 14 Mei 2020 lalu.

Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut disahkan dengan tujuan. Pertama, mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan. Kedua, mendekatkan, memudahkan, dan mempercepat pelayanan perizinan kapal perikanan di pelabuhan perikanan kepada masyarakat. Ketiga, menertibkan pelayanan perizinan perikanan. Keempat memberikan kepastian hukum pelayanan perizianan kapal perikanan.

“Samsat kapal perikanan dibentuk di pelabuhan perikanan di setiap Kabupaten/Kota di NTB,” ujar Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna, kemarin 18 September 2020.

Dijelaskannya, pelayanan perizinan kapal perikanan yang dioperasikan pada wilayah perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, berbendera Indonesia, dan dimiliki orang yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi NTB.

“Kapal perikanan yang dilayani meliputi kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan, bagi kapal-kapal dengan ukuran hingga 30 GT (gros ton),” tutur Wahyudi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 (poin l), pelayanan publik harus berazaskan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pada kenyataannya, terang Wahyudi pelayanan publik pada perizinan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah masih jauh dari azas tersebut, mengingat proses perizinan masih membutuhkan waktu lama, proses yang tidak sederhana dan multisektor, serta relatif jauh (aksesibilitas) dari keterjangkauan masyarakat yang ingin memanfaatkan perizinan kapal perikanan, khususnya nelayan kecil.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan perizinan kapal perikanan masih belum seinovatif pelayanan perizinan pada kendaraan bermotor yang telah memiliki beragam sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) seperti SAMSAT Drivethru, SAMSAT Desa, SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner, SAMSAT Gendong, SAMSAT Terapung, dan SAMSAT Weekend.

“Karena itu, terobosan perizinan kapal perikanan melalui layanan SAMSAT kepada masyarakat, khususnya nelayan kecil, diharapkan dapat memberi kemudahan dan akses proses perizinan yang lebih baik. Berdasarkan data sistem informasi kapal izin daerah (SIMKADA) tahun 2017, kapal perikanan yang memiliki izin di Provinsi NTB tercatat 264 unit kapal dari total 25.000 unit kapal perikanan,” tuturnya

Menurutnya, hal ini sangat bermanfaat bagi nelayan yaitu sebagai bukti kepemilikan kapal, aman dan nyaman (legalitas) dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.

“Bagi pemerintah, data kapal perikanan merupakan data pokok perikanan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan terutama meningkatkan kesejahteranaan nelayan melalui peningkatan daya saing produk perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan,” kata Wahyudi

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan dalam Pergub No. 24/2020 mencakup pengurusan izin baru dan perpanjangan izin. Izin baru meliputi pengurusan dokumen kapal perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP) tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT, surat izin penangkapan ikan (SIPI), SIPI Andon dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

“Layanan teknis perizinan kapal yang dapat dinikmati para pengusaha perikanan dan masyarakat melalui peraturan tersebut,” kata Wahyudi menambahkan (*)

Comments

comments