Pansus COVID-19 DPRD Loteng Kembali Panggil Tiga Dinas

0
93
Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Lombok Tengah mempertanyakan alokasi anggaran penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.
Foto : Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Lombok Tengah mempertanyakan alokasi anggaran penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Pansus COVID-19 DPRD Loteng kembali memanggil tiga dinas sekaligus, yaitu Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja, Kamis 9 Juli 2020.

Ketua Pansus COVID-19 DPRD Suhaimi mengatakan pemanggilan tiga dinas ini sebagai langkah Pansus untuk mengetahui penggunaan anggaran penangan COVID-19 oleh Pemda Loteng.

“Pansus tetap fokus untuk membedah arah kebijakan bupati terhadap anggaran dan pola penanganan pandemi COVID-19 di Loteng

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Sosial Baiq Sri Hastuti Handayani menjelaskan distribusi konsumsi untuk pasien dan semua petugas di lokasi karantina atau isolasi

“Untuk periode April-Juni Dinsos menghabiskan anggaran sebesar Rp. 450.750.000,” ungkapnya kepada Pansus

Selain itu, Dinsos menganggarkan Rp. 85 juta untuk paket sembako bagi keluarga pasien isolasi. Anggaran yang terpakai hanya Rp. 41 juta.

“Masing-masing paket itu seharga Rp. 250.000, untuk sisa anggaranya sudah kami kembalikan,” kata Baiq Sri

Terkait JPS Bersatu, Dinsos memaparkan dari Rp. 6,6 miliar untuk bantuan Rp. 600 ribu per KK tersisa Rp. 183 juta dan telah dikembalikan ke kas daerah.

Untuk JPS Bersatu tahap II, Dinsos membenrkan informasi kalok Pemda akan mengurangi nominal dan memperpanjang waktu hingga Desember 2020 dibenarkan oleh Sri Hastuti.

Namun, pihaknya membantah jika carut marutnya data penerima berbagai Bansos merupakan ketidakmampuan Dinsos dalam bekerja.

“Kami memang menggunakan data Oktober 2019 untuk bansos kemarin, tapi pemegang kuasa atas input data itu pemerintah desa, bukan kami,” tandasnya

Baiq Sri mengatakan, Dinsos kabupaten/kota memfasilitasi data tersebut kepada jenjang di atasnya hingga pusat.

“Apa yang dimasukkan oleh Pemdes, itu yang kami terima. Jadi kalau ada keliru data, itu pihak desa yang harus di tanya. Mereka yang pegang passowrd inputnya. Selain itu lamanya olah data di Pusdatin Pusat juga jadi masalah,” cetusnya

Selain Dinsos, dihadapan Pansus Disnaker yang diwakili Sekretaris Dinas mengeluhkan anggaran yang minim, yakni sebanyak Rp. 17,9 juta saja. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan APD serta ongkos piket dan transport ke bandara dan pelabuhan.

Awalnya Disnaker meminta anggaran sebesar Rp. 50 jutaan, itu tidak bisa terealisasi karena Disnaker tidak termasuk dalam Gugus Tugas COVID-19.

“Selebihnya apa yang kami kerjakan itu memang sudah menjadi tupoksi dari Disnaker,” tukasnya.

Menanggapi keluhan Disnaker, Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Loteng Lege Warman mempertanyakan kecilnya ajuan anggaran dan tidak adanya terobosan oleh Disnaker dalam bertindak.

“Kenapa Disnaker hanya piket saja menunggu TKI pulang, tidak ada inovasi lain?” tandasnya (red)

Comments

comments