Bupati Singgung Satgas COVID-19 Loteng Mulai Loyo

0
114
Bupati H Suhaili FT saat rapat koordinasi dan evaluasi gugus tugas bersama Forkopimda Kapolres, Dandim dan Kejaksaan, bertempat di pendopo bupati, Selasa 30 Juni 2020
Foto : Bupati H Suhaili FT saat rapat koordinasi dan evaluasi gugus tugas bersama Forkopimda Kapolres, Dandim dan Kejaksaan, bertempat di pendopo bupati, Selasa 30 Juni 2020 (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Bupati Lombok Tengah, H Suhaili FT menyinggung Satuan Gugus Tugas (Satgas) COVID-19 kabupaten Lombok Tengah mulai loyo.

Demikian disampaikan Bupati saat rapat koordinasi dan evaluasi gugus tugas bersama Forkopimda Lombok Tengah, Kapolres, Dandim dan Kejaksaan, bertempat di pendopo bupati, Selasa 30 Juni 2020

“Ini merupakan ikhtiar kita dalam upaya optimaslisasi penanganan COVID-19,” ungkapnya

Ia mengatakan, Lombok Tengah masuk zona kuning. Namun pihaknya tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19

“Saya mencermati perkembangan situasi dan kondisi COVID-19 beberapa hari terakhir, kita sedang berada di zona kuning akan tetapi kita harus tetap antisipasi dan terus menerapkan protokol kesehatan,” kata Suhaili

Bupati dua periode ini menilai masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah maupun gugus tugas COVID-19

“Ada masyarakat menganggap virus Corona atau COVID-19 sebenarnya tidak ada. Ini yang harus kita luruskan pandangan dari masyarakat,” tegasnya

Selain itu, Abah Uhel sapaan akrabnya mengatakan perlu ketegasan dan tenaga ekstra dari gugus tugas. Semakin hari kinerja dari gugus tugas ini mulai loyo.

“Ini jadi bahan evaluasi terutama pencegahan penyebaram COVID-19 di pasar-pasar karena belum ada pengawasan yang serius ermasuk tempat-tempat ibadah,” tuturnya

Dikatakannya, tenaga yang habis terkuras dalam penanganan, keuangan juga sudah mulai keteteran untuk menangani COVID-19 ini. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan gugus tugas harus maksimal dari segi sosialisasi dan control dan lain sebagainya.

“Tapi yang masih menghawatirkan adalah respon masyarakat menganggap COVID-19 ini tidak ada. Sebagai bentuk ketegasan pemerintah
kami akan membuat Perbub terkait penanganan COVID-19 ini,” tandasnya

Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Praya Ely Ermawati menambahkan bahwa penanganan COVID-19 perlu lebih tegas lagi.

“Ketegasan pemerintah harus dilandasi payung hukum, melalui Perbub yang akan dibuat oleh pemerintah,” katanya

“Perbup yang isinya ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Kami akan melakukan koordinasi dengan Sekda dan biro hukum untuk membuat Perbup,” kata Ely menambahkan (Zan/Mn)

Comments

comments