Kisruh Lahan Sirkuit MotoGP, DPR RI Ingatkan Pihak ITDC Tak Main Gusur

0
Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok H Muhammad Syamsul Luthfi
Foto : Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok H Muhammad Syamsul Luthfi (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Perhelatan MotoGP Mandalika Lombok sebentar lagi akan digelar. Namun, Polemik lahan Sirkuit MotoGP Mandalika hingga saat ini belum tuntas.

“Masalah ini harus cepat selesai. MotoGP terlaksana akan memberikan plus pariwisata kita menjadi maju,” ujar Anggota DPR RI H Muhammad Syamsul Luthfi saat dikonfirmasi MetroNTB.com, Minggu 17 Mei 2020.

Politisi Nasdem ini mengingatkan pihak ITDC tidak menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan.

“Kalok penyelesain menggunakan pola main gusur maka pasti terjadi pertumpahan darah,” kata Luthfi

Ia merekomendasinyakan untuk menyandingkan data. Gubernur NTB panggil Satgas pembebasan lahan, pihak ITDC dan masyarakat yang masih mengakui miliki hak.

“Siapa yang bermain aparat bisa bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selesailah semua masalah ini. Nanti akan jadi clear and clean. Semua pihak akan legowo,” tegasnya

Lutfhi mengatakan, kalau perusahaan punya bukti tanah itu HPL silakan dibuktikan dengan risalah yang jelas dan sebaliknya. Kalau masyarakat yang merasa memiliki hak silakan dibuktikan.

Menurutnya, kalok tidak ada kesepakatan maka perusahaan yang selama ini mendalilkan tanah itu HPL yang harus membuktikan dan menggugat masyarakat yang masih menduduki lahan tersebut.

“Maka dalam fakta persidangan semuanya akan jelas,” kata Lutfhi

“Bukan malah sebaliknya kok masyarakat yang sedang kuasai lahan yang disuruh menggugat tanah yang dikuasai. Jangan dibolak balik logika hukumnya,” sambungnya

Lutfhi menjelaskan, adapun total lahan masyarakat yang di area Sirkuit motorGP yang sudah  mengadu itu kurang lebih 10 Ha. Selama ini perusahaan selalu mempersilahkan masyarakat menggugat kalok tidak puas.

“Ini salah kaprah. Justru seharusnya perusahaanlah yang harus menggugat masyarakat. Karena tanah itu saat ini sedangkan dikuasai masyarakat. Siapa yang berdalil silakan dialah yang harus membuktikan. Kan itu prinsip hukum,” kata Lutfhi menambahkan (*)

Comments

comments