Gubernur Tawarkan Terapkan PSBB, Pemkab Lobar Pilih PSBD

0
Pelaksana Tugas Kabag Humas Protokol Lombok Barat, H Saiful Ahkam
Foto : Pelaksana Tugas Kabag Humas Protokol Lombok Barat, H Saiful Ahkam (MetroNTB/Hms)

Mataram, MetroNTB.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat menawarkan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram menerapkam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memilih Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD)

“Untuk Lombok Barat, sepertinya berat untuk melakukan PSBB sesuai arahan pak Gubernur,” ujar Pelaksana Tugas Kabag Humas Protokol Lombok Barat, H Saiful Ahkam saat dikonfirmasi, Selasa malam, 5 Mei 2020

Ia mengatakan, Lombok Barat menerapkan PSBB dari aspek resiko anggaran sangat tidak memungkinkan.

“Dari hasil refocusing dan realokasi anggaran, kita hanya mampu untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selebihnya membutuhkan anggaran lebih besar,” kata Ahkam.

Menurutnya, jika PSBB diberlakukan, maka Pemkab Lombok Barat harus mengalokasikan anggaran yang bisa menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan untuk 685 ribu jiwa lebih atau lebih dari 250 ribu Kepala Keluarga.

“Kecuali APBD Provinsi bisa ikut fokus membantu penuh, tapi saya tidak yakin karena saat rakor kemarin pun itu tidak jelas,” cetusnya

Jika PSBB diberlakukan, lanjutnya maka Pemkab Lombok Barat harus mampu menyediakan dan mensuplai kebutuhan pangan dan itu pun harus diantarkan rumah ke rumah.

“Jumlahnya sangat besar. Jika PSBB berlaku 20 hari saja, maka setiap KK harus diantarkan sembako. Katakanlah 250 ribu per minggu, maka dibutuhkan anggaran sebesar 187,5 milyar. Nah kita saja sudah pusing dengan refocusing dan realokasi 60 milyar, apalagi 187,5 milyar. Uangnya dari mana?,” keluh Ahkam.

Diluar soal anggaran, Ahkam justru menyoroti aspek sosial jika PSBB diberlakukan.

“Aspek yang justru paling menentukan itu adalah mental dan kebiasaan atau kultur sosial kita. Kultur kita sulit untuk mendisiplinkan diri,” tandasnya

Ia mencontohkan kondisi real saat ini di mana masih banyak masyarakat yang tetap tidak mau mendengar himbauan pemerintah untuk pemcegahan penyebaran Covid 19.

“Masih banyak masyarakat yang tidak mau mengganti shalat jum’at-nya dengan sholat zuhur. Warga melakukan penolakan, bahkan dengan cukup kasar,” sebut Ahkam

Seperti beberapa kejadian sebelumnya, masyarakat di beberapa tempat memang menolak sosialisasi Pemkab Lombok Barat bersama MUI, KNPI, TNI POLRI.

“Penjelasan dari aspek kesehatan dan keagamaan, terutama oleh tuan guru masih banyak yang menemui resistensi. Tapi kita tidak akan surut untuk itu,” tegasnya

Saat ini, Pemkab Lombok Barat lebih memilih PSBD (Pembatasan Sosial Berbasis Desa).

“Pola ini insyaallah lebih efektif karena mengedepankan aspek kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Saya salut dengan pemerintah desa yang masih aktif melakukan pembatasan di desanya masing-masing, walaupun itu pun masih terbatas,” ucapnya

Selain PSBD, Pemkab Lombok Barat mengambil kebijakan melakukan isolasi terpusat kepada para ODP dan PDP.

“Untuk PDP, kita lokalisir di RSUD TRIPAT dan RSUD Awet Muda. Untuk ODP, kita lokalisir di SKB Gunung Sari dan Sanggar Mutu Gerung. Sekiranya sudah penuh, kita akan menyiapkan GOR dan saat ini juga menyiapkan PPLP di Gerung,” tukasnya

Selain tempat-tempat itu, pihak Pemkab masih memprospek Panti Petirahan Anak, Bapelkes dan beberapa hotel tempat belajar di 3 SMKN di wilayah Lombok Barat untuk menjadi pusat karantina lainnya.

“Itu semua aset provinsi. Kita sudah berkomunikasi, tapi Pemprov belum mengizinkan. Entah kenapa,” tanya Ahkam.

Senada, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid juga menegaskan jika kebijakannya adalah PSBB, maka harus diberlakukan dengan skala lebih besar, yaitu se-NTB atau minimal se-Pulau Lombok.

“Saya bukan menolak, tetapi kalau mau memberlakukan PSBB harus sepulau Lombok. Pemprov NTB tidak bisa melakukannya secara parsial hanya untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat saja, melainkan harus menyeluruh.” kata Fauzan

Ia menyebutkan kawasan Lombok yang akses antar Kabupaten/ Kota yang masih sangat terbuka satu dengan lainnya.

Fauzan meyakini kebijakan PSBB itu harus mempertimbangkan aspek ekonomi, kesiapan aparatur, serta pembiayaannya oleh pemerintah.

“Harus kita hitung semua pembiayaannya, baik secara ekonomi, dan kondisi aparatur kita,” kata Fauzan menambahkan (*)

Comments

comments