Tahun 2020, Dana Desa Dialokasikan Untuk Tiga Hal, Ini Penjelasanya

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ashari
Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ashari (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ashari mengungkapkan tahun 2020 alokasi Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk tiga hal yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Penanggulangan Covid-19 dan Bantan Langsung Tunai (BLT).

“Untuk alokasi BLT sendiri ditentukan jika satu desa DD nya kurang dari Rp 800 juta maka alokasi BLT maksimal 25 persen, lalu jika DD nya Rp 800
maka maksimal 30 persen dan Jika DD nya Rp 1,2 M – Rp 2 M maka alokasi BLT nya 35 persen,” kata Ashari, Minggu 19 April 2020

“Saya saat mendampingi pak gubernur dan wakil gubernur teleconference dengan pak Menteri sosial. Jadi sudah jelas atuarnnya boleh,” ungkapnya

Ashari menjelaskan, sebagai dasar hukum dalam BLT tersebut yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

“Ketentuan BLT tersebut setiap KK akan menerima Rp 600 ribu selama tiga bulan sejak April hingga Mei,” jelasnya

Ashari mengingatkan bahwa BLT Dana Desa diperuntukan bagi masyarakat minimal memenuhi 14 kriteria namun secara umum BLT tidak boleh diterima bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Tunai Non Pangan (BTNP) layaknya syarat penerima program paket Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang.

“Ketentuan kriteria yang 14 itu nanti ditentukan oleh tim. Semacam Gugus tugas Covid-19 ditingkat desa yang ketuanya langsung kepala desa. Anggotanya ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pendamping PKH termasuk pendamping Desa (PLD),” terang mantan Sekwan DPRD NTB itu.

Ditambahkannya, sebagai payung hukumnya nanti ada keputusan Bupati dan Walikota setempat. BLT baru bisa direalisasikan ketika keputusannya sudah keluar.

“Artinya harus keluar dulu keputusan Bupati Walikota karena itu jadi dasar hukumnya,” kata Ashari menambahkan (*)

Comments

comments