Pemerintah Siapkan BLT Dana Desa dan PKTD

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari
Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Dalam penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan JPS Pemerintah Kab/Kota.

“Selain itu, pemerintah telah dipersiapkan juga JPS Dana Desa dalam betuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari, Senin 13 April 2020

Ia menjelasakan sasaran BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian.

“Mereka belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” terangnya

“Sedangkan masa dan besaran pemberian BLT Dana Desa disalurkan selama 3 (tiga) bulan sejak April s.d. Juni 2020, sebesar Rp. 600.000,00 per KK per bulan,” sambung Ashari

Dikatannya, untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) akan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

“Sistemnya pemberian upah diberikan setiap hari serta tetap memperhatikan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya,” katanya

Ditambahkannya, penggunaan dana desa untuk desa tanggap covid-19 diperuntukkan untuk kegiatan desa tanggap Covid-19 dan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.

“Teknis penggunaan dana desa untuk penanganan dampak sosial, ekonomi dan medis Covid-19 diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah, berpedoman pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” kata Ashari menambahkan (*)

Comments

comments