ODP dan OTG “Bandel”, Pemda Kab/Kota Diminta Lebih Tegas

0
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik
Foto : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik (MetroNTB/Dok)

Mataram, MetroNTB.com – Kepala BPBD NTB sebagai Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik meminta Pemda Kabupaten/Kota lebih tegas terhadap warga yang status ODP dan OTG yang “bandel”.

Menurutnya, Pemda setempat bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kepolisian dan TNI di wilayah masing-masing untuk melakukan penertiban.

“Harus tegas. Pemda harus pastikan semua ODP, OTG, dan PPTG di wilayah masing-masing untuk isolasi diri. Maklumat Gubernur sudah sangat jelas, bahwa Pemda bisa menggandeng kepolisian untuk menertibkan ini,” kata Ahsanul, Sabtu 11 April 2020.

Ditegaskannya, kalau ada hal seperti ini demi keselamatan masyarakat yang lebih luas, maka di tindak tegas sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan.

“Paksa saja, karena tidak boleh ada yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah covied- 19 ini, dalam kondisi saat ini kita tidak boleh kecolongan,” tandasnya

Ia menilai, para OTG akan lebih rentan terpapar Covid-19 karena memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19. Hal ini akan membuka peluang mereka juga menularkan ke masyarakat di wilayah tinggal mereka, jika tidak segera dilakukan isolasi diri dan atau dikarantina di tempat yang sudah disediakan masing-masing Pemda Kabupaten dan Kota.

“Ya kita imbau agar masyarakat yang memang tercatat sebagai ODP, OTG dan PPTG ini benar-benar punya kesadaran sendiri untuk mentaati aturan. Jika tidak, maka pemerintah berhak menerapkan tindakan yang tegas sesuai SOP pemerintah dan juga standar WHO. Ini demi kebaikan bersama, untuk menekan penyebaran Covid-19 di NTB,” katanya Ahsanul menambahkan (red)

Comments

comments