Sebanyak 105.000 KK Di NTB Dapat JPS Gemilang, Ini Rinciannya

0
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih Drajadiah,
Foto : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih Drajadiah (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Sebanyak 105.000 KK di Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang berupa paket sembako plus.

“Data 105.000 KK tersebut dibagi menjadi dua kriteria penerima bantuan,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, Jum’at

Ia menjelaskan, sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 atau sangat miskin. Untuk Desil 2 atau miskin dan Desil 3 atau rentan miskin/hampir miskin yang belum tercover dalam program dari Kementrian Sosial RI, baik berupa bantuan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako.

“Data sebanyak 73.000 KK tersebut kita dapat dari pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial RI terbaru, yaitu periode Oktober 2019. Dan kita telah teruskan datanya ke Dinas Sosial kabupaten/kota se NTB,” terang Wismaningsih

“Kami juga telah mengirim data tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi NTB, untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemdes kabupaten/kota untuk selanjutkan diteruskan ke para Kepala Desa atau Lurah dan para Pendamping Desa,” sambungnya

Wismaningsih merincikan data 73.000 KK miskin tersebut terdiri dari 1.868 KK di Kota Mataram, 28.817 KK di Kabupaten Lombok  Timur, 11.780 KK berada di Kabupaten Lombok Tengah

“Untuk Lombok Barat sebanyak 6.398 KK, Lombok Utara ada 2.827 KK, Sumbawa 3.937 KK, Sumbawa Barat 1.757 KK, kota Bima ada 1.344 KK, Kab Bima sebanyak 8.838 KK, dan terakhir Dompu ada 5.434 KK,” paparnya

Wismaningsih menegaskan bahwa data tersebut bisa saja belum valid/belum sesuai dengan keadaan di lapangan saat ini.

“Mengingat data PUSDATIN atau Sistem Informasi Kesjahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) ditetapkan data tersebut merupakan release Kemensos RI pada Oktober 2019,” tegasnya

Data itu juga lanjutnya, didasarkan update dari penetapan data KK miskin oleh bupati/walikota. Sehingga bisa saja ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal atau yang statusnya sudah tidak miskin lagi, tapi masih tercantum dalam data tersebut.

“Data 73.000 dari PUSDATIN, juga berbasis penetapan oleh pupati/walikota se NTB yang diusulkan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota yang diperoleh dari usulan para kepala desa/kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan disertai berita acara,” kata Wismaningsih

“Lalu diinput oleh operator SIKS NG masing-masing Desa/Kelurahan dan Operator SIKS NG Dinas Sosial kabupate/ota,” terangnya

Sementara untuk 32.000 KK sisanya, kata dia akan diperuntukan sektor non formal yang terimbas oleh dampak wabah Covid-19. Antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL/Asongan, Buruh Migran, IKM, PDP dan ODP.

“Yang kuotanya per kabupaten/kota akan didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah,” tuturnya

Selanjutnya, untuk pola pendataan bagi 32.000 KK tersebut dengan mekanisme yang sama termasuk dengan memadukan data dari para pendamping desa yang dikoordinasi oleh DPMDES kabupaten/kota untuk diteruskan ke DPMPD dan Dukcapil Provinsi NTB.

“Semua hasil verifikasi dan validasi atas 105.000 KK dari Dinsos kabupaten/kota sudah harus kami terima paling lambat Senin tanggal 13 April 2020,” tandasnya

Ia berharap dukungan semua pihak untuk mensuskseskan program JPS Gemilang dari mulai verifikasi dan validasi data hingga distribusi paketnya.

“Semoga program JPS Gemilang ini benar-benar bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat NTB yang membutuhkan,” kata Wismaningsih menambahkan (red)

Comments

comments