Ini Dua Skema Penyaluran BLT Desa

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari
Foto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dapat dilakukan dengan dua skema. Penyaluran BLT Desa melalui kepala desa atau Modifikasi penyaluran dana desa Eksisting). Penyaluran BLT Desa melalui Kemensos (Mirip PKH).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat, H Ashari menjelaskan skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

“Berdasarkan Perppu No.1/2020 Kemendes PDTT merevisi Permendes No: 11/2019 dengan mengatur penggunaan dana desa untuk BLT Desa.

“Permendes dijadikan dasar bagi kepala desa untuk merevisi APBDes 2020 bagi yangg sudah mempunyai APBDes,” terang Ashari, Senin 6 April 2020.

Selanjutnya, Kepala Desa mengidentifikasi penduduk miskin penerima BLT Desa dan disampaikan ke Pemda.

“Pemda melakukan verifikasi atas data penduduk miskin yang disusun Kepala Desa, dan hasil verifikasi tetapkan dalam bentuk peraturan/keputusan kepala daerah,” jelasnya

Peraturan atau keputusan kepala daerah, lanjut Ashari disampaikan kepada Kemenkeu, Kemendes, Kemendagri dan kepala desa. Kepala desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima BLT Desa.

“Penerima BLT Desa mengambil BLT ke kantor kepala desa dengan melampirkan surat pemberitahuan dan KTP. Kepala desa menyalurkan BLT kepada penduduk miskin desa penerima BLT,” kata Ashari

Setelah itu, Pemda melalui dinas PMD dan kecamatan mengawasi penyaluran dana desa. Kepala desa melaporkan penyaluran BLT kepada Pemda.

“Laporan pertanggung jawaban penyaluran BLT menjadi syarat penyaluran dana desa tahap selanjutnya,” kata Ashari menambahkan (Mn/04)

Comments

comments