Pasca Putusan MA, Prof Kurniawan : BPJS Harus Segera Laksanakan Putusan Itu

0
92
Prof Dr Kurniawan, M.Hum,
Foto : Prof Dr Kurniawan, M.Hum (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 75 Tahun 2019, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Ini harus segera dilaksanakan demi hukum. Putusan tersebut harus segera, karena putusan MA bersifat final,” ujar praktisi hukum Universitas Mataram (Unram) Prof Dr Kurniawan, M.Hum, Kamis 12 Maret 2020.

Ia menjelaskan bahwa putusan MA, kalau judicial review (uji materi) merupakan putusan yang final, tidak ada banding terhadap yudisial review

“Berbeda dengan gugatan perkara, perdata atau pidana itu masih ada PK-nya, kalau sudah diputus oleh MA masih bisa kasasi,” terang guru besar termuda di Unram ini

Prof Kurniawan menegaskan, jika BPJS Kesehatan berdalih belum menerima salinan putusan, tidak dapat dijadikan alasan. Putusan itu dilaksanakan agar tidak merugikan masyarakat, termasuk tidak memberatkan pihak BPJS Kesehatan.

“Karena kalau itu tidak segera dilaksanakan, bisa memberatkan atau menjadi beban bagi BPJS Kesehatan itu sendiri,” cetusnya

Prof Kurniawan mendorong agar putusan itu segera dilaksanakan agar tidak merugikan masyarakat, karena sejatinya putusan itu merupakan yang tertinggi sehingga menutup upaya hukum lanjutan lain yang bisa ditempuh oleh BPJS Kesehatan untuk mempertahankan kebijakannya.

“Kami mendorong agar BPJS Kesehatan segera melaksanakan itu,” imbuhnya

Ia menambahkan, jika keresahan masyarakat terhadap dikaburkannya nilai iuran setelah putusan MA dapat berbuntut kepada tuntutan. Warga masyarakat pemegang kartu JKN BPJS Kesehatan, dapat melakukan tuntutan jika putusan MA tersebut tidak segera di indahkan dengan dasar mahalnya tarif yang masih diberlakukan.

“BPJS terancam bisa dilaporkan, dituntut atau upaya hukum lainnya jika tidak melaksanakan putusan MA itu sejak dinyatakan inkrah. Karena ya jelas seperti manarik pungutan liar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Prof Kurniawan menambahkan (red)

Comments

comments