Update Kualitas Profesionalisme Anggota, IKPI Mataram Gelar PPL

0
Foto : Foto : Pose bersama anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) saat Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) di Hotel Lombok Plaza, Selasa 3 Maret 2020 (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Dalam rangka mengupdate kualitas profesionalisme anggota, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Mataram mengadakan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL), di Hotel Lombok Plaza, Selasa 3 Maret 2020.

Ketua Panitia Pelaksana, Didi Firmansyah mengatakan untuk percepatan investasi pemerintah sedang merancang tiga (3) RUU yaitu terkait cipta kerja, pajak dan UMKM

“Nah kami selaku Ikatan Konsultan Pajak Indonesia cabang Mataram tertarik untuk membedah tentang RUU terkait perpajakan, karena itu jika nanti disahkan akan berdampak langsung terhadap dunia ekonomi secara keseluruhan dan khususnya di wilayah kami di Mataram Lombok dan Sumbawa,” ujarnya

Didi berharap kegiatan ini khususnya bagi peserta tujuh puluh persen dari anggota IKPI memahami persoalan pajak dan tiga puluh persen dari umum ada yang dari dan pelaku bisnis, investor dan lain sebagainya.

Ketua Panitia Pelaksana, Didi Firmansyah Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) bersama Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Mataram, Ida Bagus Suadmaya saat memberikan keterangan pers di Hotel Lombok Plaza, Selasa 3 Maret 2020.
Foto : Ketua Panitia Pelaksana, Didi Firmansyah Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) bersama Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Mataram, Ida Bagus Suadmaya saat memberikan keterangan pers di Hotel Lombok Plaza, Selasa 3 Maret 2020 (MetroNTB/Man)

Senada, Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Mataram, Ida Bagus Suadmaya menambahkan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) diikuti anggota IKPI Mataram, Bali dan umum.

Kegiatan ini menjadi yang pertama di Mataram membahas Omnibus Law untuk mendapatkan pemahaman konsep dan latar belakang, tujuan, implementasi serta dampaknya.

“Kami menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis- CITA, Yustinus Prastowo dan Ahli perpajakan di Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman RI,” katanya

Bagus menjelasakan, adapun empat (4) klaster dalam omnibus law pajak. Pertama, moderasi penurunan tarif PPh dan PPh atas deviden. Kedua, Relaksasi PPN, sanksi subjek pajak luar negeri dan dalam negeri.

Ketiga, Ekstensifikasi perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan revitalisasi faktur pajak serta penentuan barang kena cukai. Keempat, penataan regulasi fasilitas dan pajak daerah.

Selanjutnya, juga arah pemajakan digitalisasi ekonomi dan perubahan perpajakan dalam indusri 4.0 terkait cairnya ruang dan waktu, pergeseran konsep subjek pajak dan revolusi digital dan masalah kedaulatan serta digitalisasi dan perpajakan.

“Pada sesi akhir diupdate peran konsultan pajak dalam era baru perpajakan Indonesia agar profesi konsultan pajak tidak mengalami Disrupsi maka diperlukan perubahan model bisnis konsultan pajak dan mengupdate kualitas profesi konsultan pajak,” kata Bagus menambahkan (red)

Comments

comments