Mahasiswa Siap Sukseskan Pilkada Mataram Tanpa Hoax & Isu Sara

0
152

Mataram, MetroNTB.com – Dari berbagai lintas organisasi dan agama yang ada di Kota Mataram mendukung dan siap untuk mengsukseskan pelaksanaan Pemilukada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 ini tanpa hoax dan isu sara.

Dukungan terhadap pemilukada yang damai, aman dan tentram dengan tetap memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan tersebut diikrarkan oleh para generasi muda bangsa ini dalam diskusi publik yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Mataram-Sanctus Thomas Aquinas

Para mahasiswa juga berikrar dengan tegas sangat menolak jika dalam pelaksanaan pemilukada diwarnai dengan isu isu sara dan hoax karena dapat mencederai rasa persatuan kesatuan dan memecah belah masyarakat.

Hal ini seirama dengan tema yang diangkat dalam diskusi publik  yang dirangkaikan dengan deklarasi yaitu Persatuan dan Kesatuan dalam mewujudkan pilkada Kota Mataram tahun 2020 anti hoax dan isu sara, diskusi sendiri digelar diaula rumah Retret Mataram,pada Sabtu (29/02/2020)

Ketua PMKRI Cabang Mataram NTB, Andreas Petrus Wakey mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa dan generasi muda bagaimana  mendorong masyarakat agar dalam pilkada tahun 2020 di Kota Mataram untuk anti hoax dan menolak isu sara.

“Mari kita tunjukkan demokrasi ini dari Kota Mataram NTB ini,” ajak mahasiswa putra asli Papua ini ketika membuka acara diskusi publik

Dalam diskusi publik tersebut menghadirkan tiga sebagai pembicara, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, Direktur Samapta Polda NTB, Kombes Pol Subandi dan Akademisi dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram, Wihelmus Jemarut, S.Fil., MH.

Pada pemaparannya, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan bahwa tugas dari Bawaslu yaitu pencegahan  pengawasan dan penindakan.

“Tentu dengan acara seperti ni kami terbantu minimal pencegahan dan pengawasan dimana masyarakat membantu Bawaslu dalam bentuk pengawasan partisipatif,” ungkapnya

Dalam melakukan tugas pengawasan, ada empat elemen yang diawasi yaitu, penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, pemerintah (netralitas ASN,TNI-Polri) dan Masyarakat.

Sedangkan terkait dengan terkait berita hoax yang disampaikan lewat media sosial apabila akun medsosnya didaftarkan ke KPU maka itu masuk rana Bawaswu, namun jika akunnya tidak didaftarkan maka itu tidak menjadi ranah bawaslu.

Terkait dengan pelanggaran terkait isu sara dan berita hoax ada sanksi dalam hukum positif yaitu ada hukuman penjara.

Karena itu, Hasan juga mendorong masyarakat dan mahasiswa untuk jika menemukan isu hoax dan politisasi sara agar langsung melapor ke Bawaslu.

Bahkan Bawaslu Kota Mataram juga dalam Pemilukada 2020 ini akan melibatkan para mahasiswa dalam pengawasan dengan membuat pojok pengawasan untuk mengkampanye penolakan terhadap isu sara.

Sementara itu, Direktur Samapta Polda NTB, Kombes Pol Subandi mengatakan berkaitan dengan tema diskusi pada hari ini terkait hoax dan sara itu muaranya pada keamanan.

“Hoax dan isu sara itu bukan barang baru,karena sudah lama terjadi dan menjamur dimasyarakat maka perlu penanganan bersama,” terangnya

Karena itu, Subandi mengharapkan agar masyarakat jika mendapatkan berita tidak asal kirim aja namun harus terlebih dahulu dikroscek kebenarannya.

“Masyarakat jangan cepat terpancing, karena itu mari kita sama sama menolak hoax dan isu sara,” imbuhnya

Sementara itu diskusi publik yang di prakarsasi oleh PMKRI Cabang Mataram tersebut dihadiri diantaranya, HMI, KAMMI, GMNI, GMKI Ikatan Mahasiswa Papua Mataram,Forum Komunikasi Mahasiswa Manggarai, IPM2S (red)

Comments

comments