Menteri PPPA RI Canangkan Desa Sukadana Bayan Bebas KDRT dan PTB

0
Foto : Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar saat penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT didampingi Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar, SH dan Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti, Jum'at 21 Februari 2020
Foto : Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar saat penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT didampingi Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar, SH dan Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti, Jum'at 21 Februari 2020 (MetroNTB/Hms)

Lombok Utara, MetroNTB.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mencanangkan Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perempuan Tangguh Bencana (PTB), Jum’at 21 Februari 2020.

“Hari ini, Kementerian PPPA meresmikan Desa Sukadana sebagai desa bebas KDRT,” ujar Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA
Nahar, SH mengawali sambutannya.

Dikatannya, pencanangan ini menjadi cita-cita bersama guna menyongsong tahun 2030 Indonesia menjadi layak anak.

“Harapan kita untuk menuju Indonesia layak anak harus dibangun dari desa,” kata Nahar

Menurutnya, Desa Bebas KDRT sebagai salah satu indikator perwujudan membangun desa layak anak, termasuk juga perempuan.

“Pencanangan ini juga berkaitan dengan kondisi Lombok Utara pascagempa tahun 2018,” ujarnya

Nahar menjelasakan, untuk perlindungan hak-hak anak, dua kegiatan yang dilaksanakan menjadi komitmen bersama dalam rangka menjadikan Lombok Utara sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak seraya mengharapkan penilaian KLA terus meningkat sehingga dapat meraih peringkat tertinggi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.

Ia mengatakan, isu strategis yang terus berkembang akhir-akhir ini terkait kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat.

“Keberadaan desa ramah perempuan dan anak berhubungan dengan upaya-upaya pemberdayaan melalui kegiatan pos ramah anak di daerah bencana,” tuturnya

“Mudah-mudahan Desa Sukadana yang melaksanakan pelatihan. Kami Ikaya ini dapat direplikasikan di desa-desa lain di KLU,” harap Nahar.

Ia berharap kegiatan tersebut didorong bisa meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan perempuan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di Desa Sukadana, sehingga bisa mencegah eksploitasi anak, perdagangan orang dan tindakan kekerasan yang terjadi diinternal rumah tangga.

Ditambahkannya, pada tahun 2024, Kementerian PPPA menargetkan 5 kegiatan prioritas, yaitu meningkatkan peran ibu, peran perempuan dalam pengasuhan anak, mendorong pencegahan perkawinan usia anak, menurunkan kekerasan anak, mencegah pekerja anak, dan meningkatkan kapasitas perempuan melalui program kewirausahaan.

Sementara, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengungkapkan bahwa pada 2017 Pemkab Lombok Utara mendapatkan anugerah PPD (Pangripta Nusantara) dari Presiden RI sebagai kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua di Indonesia.

“Kenapa hal ini kami sampaikan pada kesempatan ini karena salah satu poinnya kami menyelenggarakan Pramusrenbang dengan melibatkan simpul-simpul yang ada. Salah satu di antaranya Musrenbang Perempuan dan Anak,” tuturnya

“Musrenbang perempuan dan anak ini sebetulnya menghasilkan keputusan-keputusan yang jarang dipikirkan oleh bapak-bapak sembari mencontohkan di setiap kantor pelayanan ada smoking room, pojok menyusui, termasuk tangga. Dimana area-area itu tidak lebih dari 30 cm. Ini semua adalah usulan kaum ibu-ibu,” kata Doktor ilmu Hukum Unibraw ini.

Pemda Lombok Utara menganggap penting musrenbang perempuan dan anak guna menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang diselenggarakan.

“Pada musrenbang ini juga menghadirkan forum anak dengan memberikan anak-anak untuk menyampaikan aspirasinya,” cetus Najmul

Bulan ini, lanjutnya Pemda menyelenggarakan musrenbang pemuda, pelajar, mahasiswa dan difabel, dengan mengembangkan simpul masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan kemudian Musrenbang Kabupaten plus simpul-simpul khusus di masyarakat.

“Di antaranya Musrenbang perempuan yang ternyata menjadi nilai positif tersendiri sehingga Presiden memberi penghargaan kepada Lombok Utara sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua,” terang Sekjen APKASI ini

Program lain yang diimplementasikan di KLU adalah sekolah-sekolah perempuan yang dilaksanakan sejak 3-4 tahun lalu. Kegiatan tersebut cukup efektif walaupun tempat pembelajarannya di pantai, kebun, dan tengah sawah.

“Tetapi substansi yang ditargetkan dapat tercapai. Juga adanya program-program unggulan khusua untuk perempuan dan anak,” tandasnya

Pada kesempatan itu, Najmul berharap bantuan material dan moril dari Kementerian agar program yang tengah diterapkan tetap bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Pasalnya, program ini ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat KLU.

Usai penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dilakukan penyerahan cinderamata oleh Bupati H. Najmul Akhyar kepada Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar, SH didampingi oleh Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti.

Dilanjutkan dengan pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB oleh Deputi PA dan Deputi TKA.

Acara yang dipusatkan di Ponpes Nurul Bayan ini dihadiri oleh kepala OPD, Ketua MUI TGH. Abdul Karim, Lc, Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifudin, Ketua DWP Hj. Laely Suardi, Sekolah Perempuan serta tamu undangan lainnya. (red)

Comments

comments