Irzani Komit Kerja Maksimal Untuk Percepatan Pembangunan Kawasan KEK Mandalika

0
71
Komisaris ITDC, Ir H Irzani, M. Si
Foto : Komisaris ITDC, Ir H Irzani, M. Si (MetroNTB/Dok)

Mataram, MetroNTB.com – PT Indonesia Tourism Development Corporate (ITDC) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan mengangkat Ir H Irzani menjadi Komisaris ITDC mengganti H Lalu Gita Ariadi yang saat ini menjabat sebagai Sekda NTB.

Ia bersyukur karena telah dipercaya. Dirinya berkomitmen untuk bekerja maksimal untuk percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Lombok Tengah, NTB.

Pasalnya, KEK Mandalika sudah ditetapkan sebagai satu dari lima kawasan pariwisata superprioritas nasional, dan akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, kan Mandalika ini masuk sebagai salah satu destinasi superprioritas, ya kita harus maksimal untuk pembangunannya,” ujar Irzani, Rabu 19 Februari 2020

Irzani menegaskan bahwa jabatan sebagai Komisaris ITDC ini merupakan amanah sekaligus penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat NTB. Kepercayaan ini harus dijalankan dengan sebaik baiknya demi kemajuan NTB.

“Ya saya anggap ini amanah. Karena ini amanah dan penugasan maka saya harus maksimal untuk kepentingan daerah,” ungkapnya

Irzani menjelaskan, dalam arahan Presiden yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menekankan agar empat Komisaris ITDC bisa bekerja keras mewujudkan percepatan pembangunan KEK Mandalika.

Para Komisaris diminta agar meningkatkan percepatan tiap tahapan pembangunan sesuai proyeksi yang sudah ditargetkan.
Percepatan pembangunan, itu yag menjadi penekanan,” tuturnya

KEK Mandalika yang akan menjadi lokasi MotoGP 2021, saat ini dalam proses pembangunan sirkuit terbuka untuk event sport internasional tersebut.

Selain itu, sejumlah investor juga terus bergerak membangun fasilitas penunjang terutama untuk sarana amenitas, hotel dan villa sekitar kawasan.

Irzani mengakui, beberapa kendala yang masih terjadi adalah klaim-klaim masyarakat terhadap objek lahan di kawasan KEK Mandalika. Masalah ini juga sempat dibahas khusus di jajaran Komisaris dan para Direksi.

“Soal klaim lahan kemarin sempat dibahas khusus. Karena ini jadi salah satu kendala percepatan. Tapi Komitmen ITDC sudah jelas, asal semua (klaim) itu sesuai dan taat aturan perundang-undangan pasti akan wajib dibayar,” ulas Irzani

Sebaliknya, kata dia, jika klaim hanya didasarkan pada pengakuan sepihak dan belum ada putusan pengadilan maka ITDC tidak mungkin melakukan pembayaran.

“Hanya saja, selama ini beberapa klaim lahan masyarakat hanya berdasarkan sporadik dan klaim yang diduga sepihak,” cetusnya

Ia menilai, masalah ini terjadi karena selama ini masyarakat tidak menyampaikan langsung ke ITDC tetapi melalui perwakilan-perwakilan yang berjenjang.

“Misalnya masyarakat mengaku punya lahan, dia sampaikan ke orang lain, dan orang lain itu ke yang lain lagi baru kemudian sampai ke ITDC. Ini kan jadi nggak ketemu,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah objek yang diklaim juga ditemukan ternyata dalam satu objek bisa 5 sampai 7 alas hukum berupa sporadik.

“Jadi ada sporadik diatas sporadik dalam objek yang sama. Ini kan nggak mungkin bisa dilayani ITDC,” kata Irzani menambahkan (red)

Comments

comments