PRIM-Australia dan Lobar Satu-satunya Anggota CoST Dunia

0
55

Lombok Barat, MetroNTB.com – Jalan adalah infrastruktur pokok penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini di Lombok Barat relatif sudah bagus. Terbukti Lombok Barat oleh Ombudsman RI dinilai bagus dan dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penyelenggaraan jalan daerah. Lombok Barat juga menjadi anggota Construction Strategic Transparency (CoST) dunia, sebuah organisasi internasional untuk transparansi infrastruktur beranggotakan 19 negara. Lombok Barat satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi anggota.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat, H. Hambali bercerita banyak kepada media ini belum lama ini. Mengawali wawancara, Hambali menyebut panjang jalan di kabupaten ini termasuk jalan negara dan jalan provinsi (Nusa Tenggara Barat) sepanjang 747.474 km. Angka itu terbagi menjadi empat kategori, jalan kategori baik sepanjang 325.026 km, kategori sedang 194.968 km, kategori rusak 88,541 km dan kategori rusak berat sepanjang 138,939 km.

Selanjutnya Hambali menjelaskan pemantapan jalan di Lombok Barat tahun lalu (2019). Data di bidangnya, Bina Marga, menyebut pemeliharaan jalan di Bumi Patut Patuh Patju sepanjang 393.264 km, dengan jumlah pemantapan jalan 68,86 persen.
Prim Australia.

Dijelaskan Hambali, mulusnya sebagian jalan di Lombok Barat salah satunya karena adanya dukungan hibah Provincial Road Infrastructure and Maintenance (PRIM) bantuan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). PRIM, jelas Hambali, merupakan program hibah dan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program Indonesia Infrastructure Initiative. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah provinsi (NTB) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Dengan program inilah Dinas PUTR Lombok Barat terbantu dalam pemeliharaan jalan untuk tiga tahun terakhir mulai tahun 2017- 2019.

Diceritakan Hambali, program hibah ini diawali dengan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Lombok Barat dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Setiap tahun, lanjutnya, pelaksanaannya diterbitkan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) disesuaikan dengan alokasi yang ada di MoU itu.

“Komposisinya adalah 40 persen hibah dan 60 persen DAU (Dana Alokasi Umum, Red) dalam APBD kita. Pada tahun 2017, di APBD kita itu tertuang Rp. 33 Milyar 50 juta sekian, 40 persen hibah yaitu Rp 17 milyar, dan 19 Milyar 50 juta lebih itu APBD kita,” ujarnya.

Dijelaskan Hambali, standar operasional prosedur pembiayaan hibah tersebut adalah dengan menggunakan pola pergantian biaya. Awalya dibiayai APBD terlebih dahulu baru kemudian diganti. Saat pergantian biaya itu dilakukan, didahului oleh verifikasi atas item-item pekerjaan yang telah diselenggarakan sesuai dengan MoU.

“Pada saat verifikasi ini, banyak item-item yang dinilai seperti kualitas dan spek yang disepakati,” jelasnya.

Sejak program ini dilaksanakan di Lombok Barat, ujar Hambali, sepanjang 150.337 km jalan telah diperbaiki melalui pemeliharaan jalan secara rutin. Total pembiayaan yang dialokasikan adalah sebanyak Rp. 47.530.579.500 dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran dari PRIM sebanyak Rp 72 Milliar.

Sayangnya, ujar Hambali, tahun 2019 merupakan akhir dari hibah PRIM di Lombok Barat. Tahun 2020 Lombok Barat tidak lagi mendapatkan hibah itu karena kelanjutan PRIM menjadi hibah nasional. Hasil PRIM di Provinsi dan Lombok Barat akan menjadi referensi dan acuan untuk pelaksanaan jalan-jalan berikutnya dari berbagai sumber pembiayaan.

“Nanti DAK harus mengacu pada PRIM. DAU juga diminta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada pada PRIM sehingga kualitas jalan semakin bagus,” ujar Hambali bangga.

Untuk tahun 2020, Pemerintah Provinsi (NTB) mendapat hibah jalan daerah dan dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Dompu.

“Lobar tidak dapat karena sudah tiga tahun berturut turut mendapat dana hibah dari PRIM,” jelasnya.

Dijelaskan, kalau Lombok Barat dapat hibah jalan daerah tahun 2020, maka alokasinya tidak lagi 40 – 60 tapi 100 persen akan dibiayai. Sehingga Kabupaten kota se-Indonesia berlomba untuk mendapatkan hibah jalan daerah itu di tahun 2020.

Dengan tidak adanya dana hibah PRIM, maka anggaran melalui APBD hanya tersedot untuk pemeliharaan saja. Pemeliharaan saja hampir 30 km jalan. Kalau pemeliharaan sesuai jumlah jalan mantap di Lombok Barat yang panjangnya 393,264 km atau 68,86 persen pemantapannya, maka akan membutuhkan ratusan milliar rupiah. Sementara uang pemeliharan yang ada hanya Rp 2 Milliar untuk keseluruhan jalan.

“(2019) kita merasa terbantu dan beruntung adanya program PRIM, jadi jalan yang tidak dipelihara jadi dipelihara,” syukurnya.

Dijelaskan Hambali, tahun anggaran 2020 ada beberapa jalan dan jembatan yang akan dibiayai dari DAK APBD Lombok Barat seperti perbaikan jalan Pelangan-Labuan Poh, ruas jalan Suranadi-Lebah Sempage dan Lingsar menuju Repok Kekeri. Untuk jembatan ada di Iting Kuripan, Penimbung, Mbungpass dan Plempat Ireng Daye. Yang masih diusulkan selanjutnya yaitu Aik Mual-Mareje hampir 100 km lokasi di Sekotong.

Di tempat terpisah Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, I Made Artadana terus bersemangat untuk membangun infrastruktur desa menuju kota meskipun dana hibah PRIM tidak ada lagi di tahun 2020 ini. Menurutnya, meskipun tidak ada lagi PRIM tapi masih ada Dana Alokasi Khusus.

“Tahun 2020 dana DAK turun hanya Rp 19 milliar. Tentu panjang jalan yang akan dibangun relatif sedikit dibanding tahun 2019,” ujar Made.

Made berharap DAU yang sedang dihitung akan dapat menambah dana DAK untuk membangun kembali infrastrukur yang sudah ditetapkan. Selain itu, Made juga berupaya untuk mencari dana hibah lainnya yang berbeda sumber seperti dari World Bank dan hibah jalan daerah yang nilai anggarannya cukup besar.

“Yang pasti dari DAK dan DAU APBD Lombok Barat sudah pasti untuk rehab jalan. Termasuk dari Pokir DPRD sebesar Rp 9.648.600.00 untuk perbaikan jalan sebanyak 54 paket,” pungkasnya.

Belum lama ini, Bupati Lombok Barat (Lobar) mendapat Surat Elektronik dari Dewan Construction Strategic Transparency (CoST) tentang permohonan bergabung dengan CoST, the Infrastructure Transparency Initiative. Dalam surat tersebut disebutkan, Dewan CoST (CoST Board) telah menyetujui permohonan Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota CoST. CoST tertarik dengan apa yang diajukan terutama keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar. CoST sangat tertarik dengan bagaimana Lobar menghubungkan CoST, kesetaraan gender, inklusi sosial dalam Program Manajemen dan Peningkatan Jalan Umum (PRIM).

“Cara Bapak menghubungkan hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan anggota-anggota CoST lainnya untuk bisa belajar dari Lombok Barat,” Christiaan J. Poortman, Ketua Dewan CoST dalam suratnya.

Disebutkan, Dewan CoST juga menilai Lobar memiliki perencanaan yang jelas dan pemahaman tentang nilai tambah proses asuransi.

“Kami berharap bisa segera bekerjasama dengan Kab. Lombok Barat dan masyarakat sipil serta sektor swasta untuk menjamin kesuksesan CoSt Lombok Barat,” harapnya. (red)

Comments

comments