Ini Kunci NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019

0
121
Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah, didampingi Plt Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, Asisten I Setda NTB, Hj Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI NTB, Ajeng Roslina dan H Dahlan A Bandu saat menerima anugerah Badan Publik Informatif, di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis 21 November 2019
Foto : Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah, didampingi Plt Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, Asisten I Setda NTB, Hj Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI NTB, Ajeng Roslina dan H Dahlan A Bandu saat menerima anugerah Badan Publik Informatif, di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis 21 November 2019 (MetroNTB/Hms)

Jakarta, MetroNTB.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi tertinggi yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019.

Plt Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi mengatakan praktek dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj Siti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyakat.

Hampir tidak ada sekat antara gubernur dan wakil hubernur NTB, bupati/walikota dan berbagai elemen masyarakat untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

“Inilah yang menjadi kunci keberhasilan, sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktek keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,” ungkapnya di Istana Wapres Presiden di Jakarta usai menerima teopy dari KI pusat

Mantan Irbansus inspektorat NTB itu menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.

Diantaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap hari Jumat pagi.

Kemudian, layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

“Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan,” katanya

Dijelaskannya, saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB care mencapai 1000 lebih pengaduan.

“Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu data. Melalui Portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan,” terang Ariyadi

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus gubernur/wagub dengan para pimpinan daerah dan bupati/walikota.

Selain itu, NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar perangkat daerah provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program DBip (Desa Benderang informasi publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

“Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki Website, karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah. Inilah bentuk dari NTB yang sangat terbuka,” ungkap Ariyadi

Komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk merajut komunikasi dan silahturahmi dengan warga tanpa sekat.

“Beliau juga memerintahkan dan mewajibkan seluruh jajarannya membuka komunikasi dan melayani/ merespon setiap keluh kesah masyarakat secara proporsional dan mencerahkan, baik di media sosial maupun pada media komunikasi lainnya,” cetusnya

Sementara, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya.

Menurutnya, jumlah badan publik (BP) yang masuk kategori “Tidak Informatif”  justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”.

Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya menambahkan (red)

Comments

comments