NTB TANGGUH DAN MANTAP : Ikhtiar Menuju NTB Gemilang Tangguh Bencana

0
308
Foto : Oleh: H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H. Kalak BPBD NTB (MetroNTB/Man)

Oleh: H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H.
Kalak BPBD NTB

Opini, MetroNTB.com – Peristiwa gempa di Lombok-Sumbawa akhir bulan Juli dan sepanjang bulan Agustus 2018 serta disusul oleh gempa-gempa kecil sampai pertengahan tahun 2019 bukanlah fenomena alam yang pertamakali terjadi. Gempa Lombok, 25 Juli 1856. Gempa ini gempa tektonik pertama yang tercatat dalam literatur era kolonial, tepatnya pada 1918, berupa disertasi Arthur Wichmann dari Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bertajuk The Earthquakes of the Indian Archipelago until the Year 1857. Gempa Lombok, 21 dan 24 Desember 1970.

Data USGS turut mencatat, Kota Praya di Pulau Lombok juga diguncang dua gempa besar pada 21 dan 24 Desember 1970. Pada 21 Desember, gempa berkekuatan 6,0 SR dan berpusat di kedalaman 75 km itu mengguncang perairan di selatan Lombok. Gempa Lombok, 28 Mei 1972. USGS kembali mencatat, getaran gempa berpusat di 262 km selatan Praya pada 28 Mei 1972. Gempa Lombok, 10 April 1978.

Menurut catatatan BMKG, gempa pada 10 April 1978 ini berpusat di 297 km selatan Praya dan berkekuatan 6,7 SR. Gempa Lombok, 30 Mei 1979. Gempa Lombok, 1 Januari 2000. BMKG mendata bahwa gempa Lombok di tahun baru itu merusak sekitar 2000 rumah. Gempa Lombok, 9 Juni 2016. Menurut data USGS, gempa berkekuatan 6,2 SR di 284 km selatan pesisir Kute pada kedalaman 19 km tersebut melukai sembilan orang.

Bumi yang batuk di NTB tercatat pernah beberapa kali terjadi dengan dampak yang cukup signifikan. Tak hanya itu, beberapa tahun silam, tepatnya Desember tahun 2016 banjir (bandang) telah menenggelamkan hampir seluruh Kota Bima selama beberapa hari; tahun 2006 dan tahun 2012 badai banjir bandang telah meluluhlantakkan sebagian besar Kecamatan Sambelia Lombok Timur, dus bencana kekeringan yang melanda di hampir semua kabupaten/kota di NTB.

NTB punya sejarah panjang yang kelam perihal katastrofi. Sebut misalnya letusan Gunung Tambora April 1015 telah membumihanguskan tiga kerajaan di sekitar lereng Tambora: Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat. Konon amukan GUnung Tambora ini adalah biang kekalahan dari Kekaisaran Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparter menghadapi koalisi lima negara Eropa lainya.

“[…] Hujan turun begitu lebat, tentara tertua dari pasukan itu bahkan tidak pernah melihat kejadian seperti ini,” tulis John Lewis dalam “The Weather of the Waterloo Campaign 16 to 18 June 1815: Did it Change the Course of History?” Thomas Stamford Raffles yang kala itu memerintah Jawa sejak 1811 mencatat peristiwa letusan dahsyat tersebut dalam memoarnya, bahkan terdengar sampai ke Sumatera. Yang paling dahsyat terjadi pada pagi pukul tujuh tanggal 10 April.

Laporan yang dihimpun William & Nicholas Klingaman berjudul “Tambora Erupts in 1815 and Changes World History” menyebut hampir seluruh isi perut gunung dimuntahkan, yakni magma, abu yang memancar, dan batuan cair yang menembak ke segala arah. Berlangsung sekira satu jam, begitu banyak abu dan debu terlempar berada di uadara hingga menutupi pandangan terhadap gunung. Jauh sebelumnya, ratusan tahun lampau bencana besar pernah terjadi di Lombok sebagaimana tercatat dalam lembaran Babad Lombok.

Tatkala zaman itu, Tuhan murka kepada makhluk-Nya. Tengah malam datangnya, hujan dan angin taufan
Semua kayu dan batu gunung rubuh,
longsoran batu membanjir,
melanda dari puncak bukit
(Bait 273, Babad Lombok).

Gunung Rinjani longsor, dan gunung Samalas runtuh
Banjir batu gemuruh
Jatuh di desa pamatan
Lalu hanyut rumah lumpur rubuh
Terapung-apung di lautan,
Penduduknya banyak yang mati
(Bait 274, Babad Lombok)

Tujuh hari lamanya,
Gempa Dahsyat meruyak bumi,
Terdampar di Leneng (Lenek),
Diseret oleh batu gunung yang hanyut,
Manusia berlari semua
Sebahagian lagi naik ke bukit
(Bait 275, Babad Lombok)

NTB, Indonesia umumnya, begitu rawan dengan katastrofi. Nyaris tidak ada satu pun belahan bumi Indonesia yang sepi dari ‘gangguan’ alam. Kondisi ini sangat alamiah mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik rawan bencana. Posisinya yang berada dalam pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan berada dalam wilayah cincin api (ring of fire) menyebabkan Indonesia rentan diguncang gempa hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung yang terdapat di hampir semua pulau menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi. Posisinya yang tepat berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim: panas dan hujan.

Musim panas menyebabkan kekeringan serta kebakaran hutan, sementara musim hujan mengakibatkan terjadinya gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem. Reputasi Indonesia sebagai negara rawan bencana, juga tercatat dalam laporan The Atlas of the Human Planet 2017.

Laporan itu merekap ancaman di berbagai penjuru dunia dari enam jenis bencana alam: gempa bumi, gunung api, tsunami, banjir, angin badai tropis, dan kenaikan permukaan air laut. Data tersebut memerlihatkan bahwa ancaman bencana alam telah meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir seiring dengan bertambahnya jumlah populasi.

Sejauh ini, gempa bumi menurut catatan-penelitian yang dilakukan oleh geologis dan sejarahwan menjadi bencana paling mengancam populasi manusia, bahkan menghancurkan peradaban manusia. Banjir, menjadi bencana paling mengancam di kawasan Asia, atau 76,9 persen populasi dunia.

NTB dan Issue Kebencanaan
NTB sama kurang beruntungnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Paling tidak terdapat empat belas jenis bencana yang mungkin terjadi, yaitu: banjir, longsor, gelombang pasang, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, tsunami, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan.

Potensi bencana ini berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPDB NTB mencakup 1.137 desa/wilayah dengan sekala dan jenis bencana berbeda). Bencana banjir, longsor, dan kekeringan merupakan bencana yang rutin terjadi tiap tahun yang melanda 9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB kecuali Kota Mataram di mana Lombok Timur, KSB, Kabupaten Bima, dan Kota Bima sebagai wilayah paling rentan dengan banjir.

Sadar akan potensi bahaya bencana yang mengintai setiap saat, negara menginisiasi terbentuknya badan khusus yang menangani bencana melalui UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana Nasional yang merupakan payung hukum dari pembentukan BNPB yang operasionalnya diderivasi melalui Peraturan Pemerintah No. 21  Tahun 2008 tentang Penanganan Bencana Yang Mencakup Tahapan/Tingkatan Bencana serta Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain itu, beberapa regulasi lainnya adalah: (1) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Bencana Di NTB Termasuk Tugas Para Menteri dan Institusi -Institusi Terkait; (2) Keputusan Gubernur NTB No. 360-612 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat; (3) Keputusan Gubernur NTB No. 360-789 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat; (4) Keputusan Gubernur NTB No. 360-103 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tak dapat dipungkiri bahwa sebagaian besar regulasi ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penanganan bencana pasca terjadinya gempa bumi setahun silam. Bencana (gempa bumi) ini menjadi momentum pembelajaran bagi Pemerintah NTB akan pentingnya penanganan bencana yang komprehensif.

Disaster management, karenanya, telah menjadi fokus perhatian utama  pembangunan serta pengembangan NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkifliemansyah, M.Sc. dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Jalilah, M.Pd. yang bertagline NTB Gemilang di mana misi pertamanya adalah “NTB Tangguh dan Mantap” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta koneksivitas wilayah.

Sejalan dengan itu, paradigma penanggulangan kebencanaan pun berubah dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana; pelibatan masyarakat secara langsung dalam mitigasi bencana menjadi salah satu faktor penentu berhasilnya penguatan mitigasi bencana di Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu, strategi yang digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Hal ini menunjang nilai Indikator Utama RPJMD Provinsi NTB, yakni Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) di mana salah satu metode penurunan IRB yang juga dijadikan sebagai Indikator adalah Peningkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, yang merujuk pada Strategi ke-4, yakni Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana yang di dalamnya terdiri dari pembentukan Desa Tangguh Bencana. Selain Desa Tangguh Bencana, Strategi ke-4 Peningkatan Indeks Kapasitas, yakni Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana adalah Pembentukan Sekolah AmanBencana.

Terkait hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan Panduan Teknis Rehabilitasi Sekolah Aman Bencana melalui Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah/madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.

Hingga Agustus 2019, pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dan NGO telah membentuk 8 Desa Tangguh Bencana baru menjadi 39 Desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari target realisasi Desa Tangguh Bencana pada 2019 sejumlah 51 Desa atau pembentukan 20 desa tangguh bencana baru dari 31 desa di tahun 2018.

Hal ini terjadi karena Desa Tangguh Bencana tidak termasuk dalam Rencana Kerja OPD pada Tahun Anggaran 2019. Kemudian dengan Target Jangka Menengah Daerah terkait pembentukan Desa Tangguh Bencana sejumlah 20 Desa setiap tahunnya, dibutuhkan pembentukan baru sebanyak 32 Desa untuk mencapai 71 Desa Tangguh Bencana hingga akhir 2020.

Berbeda halnya dengan Desa Tangguh Bencana, hingga Agustus 2019 telah terbentuk 11 Sekolah Aman Bencana baru dari target realisasi sebanyak 10 Sekolah di tahun 2019. Total Sekolah Aman Bencana yang telah dibentuk hingga 2019 sejumlah 47 Sekolah.

Kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis sekolah/madrasah dan masyarakat (School and Community Managed Disaster Risk Reduction) ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Di desa  cukup banyak  organisasi–organisasi sosial dan keagamaan  yang dapat menjadi kekuatan dalam gerakan penanggulangan resiko bencana.

Budaya, gotong royong, toleransi dan semangat keswadayaan  berjalan baik di desa dan  hal ini menjadi satu kekuatan penting dalam penanganan bencana.
BPBD NTB pun secara periodek melakukan sosialisasi penanganan bencana, simulasi geladi posko dan geladi lapang, penyusunan renkon dan pembentukan Desatana dan SAB. Di luar itu, BPBD NTB juga melakukan penyebaran informasi kebencanaan melalui Pusdatin Bencana, dan buku khutbah Jum’at tentang penanggulangan dan mitigasi bencana.

Selain itu, BPBD NTB juga melakukan pemasangan EWS, pembentukan jalur evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara (TES), peningkatan sarana prasarana kebencanaan, peningkatan kapasitas SDM kebencanaan. Sisi lain, masyarakat pun nampak semakin sadar akan pentingnya perawatan serta hidup harmoni bersama alam seperti penguatan kembali local wisdom dan atau dalam masyarakat adat dikenal dengan istilah awik-awik berupa ketentuan larangan dan juga anjuran (masyarakat) adat tentang bagaimana memperlakukan alam seperti adanya larangan menebang pohon-pohon besar di tanah adat dilatarbelakangi adanya kesadaran akan ancaman bencana banjir dan tanah longsor di KLU, larangan melaut pada hari jum’at dikarenakan adanya gelombang tinggi dan banjir rob di KLU, juga larangan memberi makan hewan-hewan ternak di dalam hutan dikarenakan akan merusak ekosistem hutan di Lombok Barat.

Ini bukan pekerjaan ringan yang dapat dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB sendirian. Karenanya sinergitas dengan membangun kemitraan dengan OPD dan NGO terkait, serta Korem dan Polda, serta berkoordinasi dengan BPBD Kab/Kota senantiasa dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan edukasi kebencanaan  kepada masyarakat.

Manajemen kebencanaan jelas bukan persoalan yang sederhana. Masalah ini semakin pelik karena  (politik) anggaran yang masih dirasa terbatas yang berimplikasi pada kapasitas serta sarana prasana sehingga menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya. Kendala dana menjadi faktor penyebab utama mengapa tindakan mitigasi dan penanggulangan bencana kurang berkualitas, kurang menolong tindakan prevensi, juga kurang memuaskan rakyat/para korban pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait, kurangnya daya dukung daerah terhadap penanganan bencana, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat adalah persoalan-persoalan dalam penanggulangan bencana.

Penutup

Persoalan kebencanaan harus (kembali) didudukkan secara serius dan sebagai salah satu prioritas. Artinya manajemen kebencanaan harus dilihat sebagai investasi peradaban karena pengabaian atas tindakan kebencanaan tak ubahnya dengan pembiaran akan lost generation dan terputusnya mata rantai pembangunan, juga peradaban. Bagaimana tidak, bangunan peradaban berjalan mundur, bahkan runtuh dalam sekejap hanya karena hentakan alam satu menit dua menit. NTB dan Indonesia adalah mungkin di antaranya. (red/*)

Comments

comments