Niken Ajak Kaum Perempuan Aktif Sukseskan Program STBM

0
100
Foto : Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop  Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Yayasan Plan International Indonesia di hotel Green Legi Mataram, Rabu 16 Oktober 2019 (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengajak dan mendorong semua kaum perempuan dan para kader PKK di NTB untuk aktif dan terlibat langsung dalam mensukseskan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Program ini memiliki hubungan erat bahkan kunci mewujudkan masyarakat sehat dan generasi cerdas,” ujar Niken saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop  Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Yayasan Plan International Indonesia di hotel Green Legi Mataram, Rabu 16 Oktober 2019.

Terlebih dari sisi peran dan potensi perempuan di NTB, kata dia jumlahnya sangatlah besar. Niken menjelaskan bahwa dari total penduduk NTB yang mencapai 5,6  juta jiwa lebih, keberadaan perempuan usia produktif 14-24 tahun jumlahnya mendominasi.

“Ini merupakan potensi yang perlu diberi ruang dan diberdayakan secara optimalkan,” ungkapnya

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kata Istri Gubernur Doktor Zul itu, kaum ibu dan perempuan pada umumnya menjadi pemeran kunci mewujudkan lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat. Bahkan pada program Dasa Darma PKK melalui kader-kadernya, kini terus mengkampayekan Gerakan hidup sehat, termasuk kebersihan lingkungan dan sanitasi.

“Ini program rutin ibu-ibu PKK, insya Allah akan dapat mengubah perilaku masyarakat kita menuju perilaku yang bersih dan sehat,” cetusnya

Namun, Niken pun menyadari tantangannya tidaklah kecil. Dalam pantauan Ketua Dekranasda NTB itu,  masih banyak masyarakat yang tinggal dilingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinyapun kurang memadai. Misalnya tidak ada air bersih dan tidak ada jamban. Kondisi itu ditambah lagi dengan ketidaktahuan mereka bagaimana menjaga kesehatan, ujarnya.

Karena itu sentuhan edukasi menurutnya perlu terus digiatkan melalui berbagai pola dan pendekatan agar tumbuh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang Gerakan hidup bersih dan sehat.

“Ini tantangan dan tugas kita kedepan untuk terus mengkampanyekan hidup bersih dan sehat,” katanya

Niken juga mendorong peran kepemimpinan perempuan meningkatatkan akses sanitasi di masyarakat.

Ia terus mengajak Tim PKK yang ada di wilayah dampingan project YPII untuk memimpin gerakan peningkatan sanitasi di tingkat desa melalui strategi penguatan pengasuhan berbasis keluarga.

“Keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan sanitasi diharapkannya dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan STBM di Provinsi NTB,” tandasnya

Sementara itu, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Lieska Prasetya, M. Sc menjelaskan masih adanya kesenjangan yang menimbulkan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

“Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan salah satu gender, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, termasuk yang disabilitas dan lansia menjadi korban,” katanya

Wujud Ketidakadilan gender itu menurutnya beragam. Diantaranya Marginalisasi atau peminggiran hak-hak, dimana hak salah satu gender terabaikan karena kepentingan gender yang lain ataupun karena kepentingan politis yang lebih besar.

Maka Pengarusutamaan gender (puG) Merupakan solusi dan strategi  mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.

Pengintegrasian perspektif gender tersebut, kata dia dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sedangkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Agus Nurali Sp.KO mengungkapkan bahwa, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat menciptakan sinergi untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi dalam pelaksanakaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 74 bahwa Pemerintah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.

“Pembangunan kesehatan yang inklusif tidak hanya berdasarkan kriteria ketimpangan wilayah akan tetapi bahwa kesehatan dipastikan bisa diakses baik oleh semua masyarakat termasuk diantaranya adalah penyandang disabilitas,” terangnya

Herie Ferdian, WINNER Project Manager YPII mengungkapkan bahwa saat ini YPII sebagai salah satu mitra pemerintah di provinsi NTB sedang mengimplementasikan 3 project Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Australia, yaitu WINNER Project, Water For Women Project dan SEHATI Project.

“Workshop ini dilaksanakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan permasalahan sanitasi, diantaranya adalah kesadaran dan perilaku masyarakat yang masih rendah serta masih banyaknya sarana sanitasi yang tidak inklusif sehingga tidak bisa diakses oleh kelompok penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya,” jelasnya (red)

Comments

comments