Dewan Penasehat APJATI NTB Tolak Rencana Kenaikan Biaya Medical Cek Up Calon PMI

0
163
Foto : Dewan Penasehat DPD APJATI NTB Irianto Sunardjo (kanan) menolak rencana kenaikan biaya pemeriksaan kesehatan (medical cek up) yang akan dilakukan oleh pihak sarana kesehatan (sarkes) kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Dewan Penasehat DPD APJATI NTB Irianto Sunardjo menolak rencana kenaikan biaya pemeriksaan kesehatan (medical cek up) yang akan dilakukan oleh pihak sarana kesehatan (sarkes) kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami sesungguhnya tidak menginginkan kenaikan pada saat ini karena itu akan berdampak pada calon PMI,” tegasnya Selasa 15 Oktober 2019.

Menurut Irianto rencana pemberlakuan tarif sesuai dengan permenkes nomor 26 tahun 2015 tersebut dirasa momennya kurang tepat.

Hal tersebut karena saat ini kondisi masyarakat NTB pasca gempa, belum memiliki dana dan baru mendapatkan dana stimulan untuk perbaiki rumah.

“Saya yakin mereka calon PMI belum memiliki dana kalaupun ada pasti lewat pinjaman,” tandasnya

Dikatakannya, biaya untuk pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh calon PMI itu sendiri, lalu jika nanti setelah berada di negara tujuan kemudian dari hasil pemeriksaan kesehatannya gagal lalu siapa yang akan menanggung biaya pemulangan dan mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh CPMI.

Karena itu, Irianto meminta agar pemberlakuan Permenkes yang dijadikan rujukan oleh Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK) yang ditujukan kepasa sarana kesehatan agar pembelakukannya ditunda dengan terlebih dahulu duduk bareng sambil dilakukan sosialisasi baik kepada P3MI maupun kepada CPMI.

“Kami minta ini ditunda hingga nanti awal tahun 2020, sembari duduk bersama pihak pemerintah, P3MI dan sarana Kesehatan,” imbuhnya (*)

Comments

comments