Wacana NKRI Bersyariah Dinilai Tidak Relevan Dengan Kebhinekaan Indonesia

0
54
Foto : Kepala Kesbangpoldagri NTB Drs H Lalu Syafi’i saat membacakan sambutan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah pada acara diskusi publik dengan tema “Aspek hukum pelarangan khilafah anti Pancasila di lembaga pendidikan” ang diselenggarakan DPC Ikatan Advokat Indonesia Kota Mataram, Rabu, 2 Oktober 2019 (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Wacana NKRI bersyariah yang diwacanakan oleh satu Ormas beberapa waktu lalu dinilai tidak relevan dengan kebhinekaan di Indonesia.

Demikian ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kesbangpoldagri NTB Drs H Lalu Syafi’i pada acara diskusi publik dengan tema “Aspek hukum pelarangan khilafah anti Pancasila di lembaga pendidikan” ang diselenggarakan DPC Ikatan Advokat Indonesia Kota Mataram, Rabu, 2 Oktober 2019.

“Pancasila telah terbukti sebagai ideologi bangsa yang mampu mengayomi dan merangkul semua suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di Indonesia,” tegasnya

Diterangkannya, banyak kasus-kasus radikalisme dan terorisme diwakili dengan adanya paham-paham eksklusivitas agama seperti paham khilafah yang diusung HTI.

“Padahal sejatinya agama mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, saling mencari titik temu. Sehingga dengan demikian, kita bisa membangun kehidupan ini secara baik dan harmonis, penuh dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan,” terang Wagub

Paada tataran inilah, tepatlah kiranya pemerintah melarang organisasi-organisasi berbasis khilafah hidup dan berkembang di Indonesia. Demi menjaga keutuhan dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa.

Diakuinya, memang saat ini, secara organisasitorial HTI sudah resmi bubar dan di larang beraktivitas di Indonesia. Namun, perlu diwaspadai pula bahwasannya paham-paham serupa telah banyak “bertransformasi” ke dalam bentuk lain, termasuk menjadi organisas-organisasi berbasis keagamaan di kampus-kampus.

“Maka dari itu, disinilah peran dari seluruh elemen pendidikan khususnya perguruan tinggi dituntut untuk dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengelilingi akselerasi dari masuknya berbagai gerakan serupa HTI,” imbuhnya (red)

Comments

comments