IKADIN Mataram Dorong Para Rektor Keluarkan Pelarangan Paham Khilafah Di Kampus

0
80
Foto : Kepala Kesbangpoldagri NTB Drs H Lalu Syafi’i saat membacakan sambutan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah pada acara diskusi publik dengan tema “Aspek hukum pelarangan khilafah anti Pancasila di lembaga pendidikan” ang diselenggarakan DPC Ikatan Advokat Indonesia Kota Mataram, Rabu, 2 Oktober 2019 (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Mataram kembali menggelar diskusi dengan mengangkat pelarangan khilafah anti pancasila di lembaga pendidikan, bertempat di aula UNU NTB, Rabu 2 Oktober 2019.

Sambutan Ketua DPC IKADIN Kota Mataram, Irpan Suryadiata mengatakan bahwa khilafah yang dibicara saat ini dalam kontek hukum dan tidak ada kontek politik dan kontek lainnya.

“Kita mengambil tema ini khilafah yang anti pancasila yang tidak mengakui ideologi negara kita, yang ingin merubah ideologi negara kita,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Irpan mengatakan, dunia pendidikan saat ini jangan menutup mata. Pimpian perguruan tinggi seharusnya melakukan pelarangan terhadap mahasiswanya dengan memberikan rambu-rambu agar khilafah anti pancasila tidak berkembang di dalam kampus.

“IKADIN mendorong para Rektor untuk mengeluarkan pelarangan penyebaran paham khilafah di kampus,” tegasnya

Menurutnya, cara untuk membukti bahwa orang itu anti pancasila, maka hal itu persoalannya masuk ranah hukum.

“Maka mesti harus ada aturannya, undang-undang dan aturan internal di kampus. Jika Rektor ambil kebijakan maka ada dasar hukum, karena itu semangat untuk mempertahan NKRI harus kita dukung,” kata Irpan

“Karena itu, harus ada dasar hukum untuk memposisikan warga negara karena negara kita adalah negara  hukum maka semua warga negara sama didepan hukum,” sambungnya

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB diwakili Kepala Kesbangpoldagri NTB. Drs H Lalu Syafi’i mengatakan bahwa memang saat ini secara organisasi HTI sudah resmi bubar dan dilarang beraktivitas di Indonesia, namun perlu diwaspadai pula bahwasanya paham paham serupa telah banyak bertransformasi kedalam bentuk lain termasuk menjadi organisas-organisasi berbasis keagamaan di kampus kampus.

“Maka dari itulah, disinilah peran dari seluruh elemen pendidikan khususnya perguruan tinggi dituntut untuk dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengelimir akselerasi dari masuknya berbagai gerakan serupa HTI ini,” tegasnya

Ditambahkannya, karena itu yang paling penting dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bersama mencegah berkembangnya paham-paham yang anti pancasila kalau tidak mau NKRI yang kita cintai ini hanya tinggal serita sejarah.

Diskusi yang digelar oleh DPC IKADIN Kota Mataram menghadirkan pembicara dari akademis Prof Zainal Asikin, Rektor UNU, Baiq Mulianah, anggota DPRD NTB, Akhdiansyah. (red)

Comments

comments