Gurita KUA-PPAS NTB

0
212

Penulis : Ketua LTN-NU NTB : Suaeb Qury

Opini, MetroNTB.com – Mengejar target pembahasan dan penetapan APBD murni 2020, sudah terbiasa dilakukan bilamana ada waktu yang mendesak dan kondisi yang memungkinkan. Seperti situasi darurat anggaran atau devisit anggaran serta kondisi ekonomi Nasional mengalami krisis. Penyesuaian dalam proses penganggaran bisa dilakukan bersamaan dengan kondisi daerah yang mengalami tekanan diakibatkan oleh tingkat pendapat daerah yang jauh dari target atau tingkat pembelanjaan dan realisasi anggaran cukup rendah.

Apa bedanya dengan kondisi yang mengharuskan eksekutif untuk mempercepat proses penetapan KUA-PPAS bersama legislatif, jika target yang dicapai adalah dalam prinsip penganggaran yakni efektifitas, efesiansi dan akurasi serta akuntabel dalam penyusunan APBD tidak dilanggar. Ya itu sah-sah saja, argumen hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalah artinya sebuah produk yang bernama KUA-PPAS, jika dalam proses persetujuan dilakukan secara berjamaah.

Akan berbeda, bila sebagian anggota DPRD NTB ada yang keberatan atau mungkin saja, bukan pada persoalan prinsip, tapi publik menilai ini aneh bin ajaib baru beberapa minggu di bahas oleh para anggota DPRD NTB yang masih tersisa waktunya beberapa Minggu lagi, telah menyelesaikan agenda akhir yang menyangkut hajat hidup orang banyak yakni penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara( PPAS) yang merupakan jantungnya RAPBD tahun 2020.

Apa yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dinilai oleh beberapa kalangan dan pengiat anggaran di NTB “KUA-PPAS yang disepakati prematur dan terlalu gegabah”. Jika mengacu pada aturan berlaku dan sistem penganggaran yang ada, setidaknya ada unsur akuntabilitas, sistematis dan aspiratif. Tidak akan berdampak pada aspek kualitas anggaran yang kemudian dibahas oleh para legislator baru, apa mungkin bisa menjadi acuan dasar dan tidak lama lagi para legislator baru melakukan reses.

Dan seyogyanya bila saja para anggota dewan dan Gubernur NTB menunggu saja legislator baru untuk membahas dan menandatangani KUA -PPAS, akan lebih enak di dengar, bukan dipaksakan  hanya dalam hitungan hari. Bukannya masalah cepat atau lambat dalam membahas dan menetapkan KUA-PPAS, tapi yang menjadi masalah adalah ada apa dengan eksekutif kok bisa pembahasan KUA PPAS untuk dijadikan APBD murni Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2020 hanya dilakukan dalam waktu singkat dari pengajuan tertanggal 12 Agustus dan malamnya langsung ada kesepakatan.

Membahas KUA -PPAS adalah barang yang sudah disediakan dengan rapi dan rutin dalam setiap tahun anggaran,  sebenarnya buat para anggota dewan mau di kadali atau diapalagi namanya, bukankah sangatlah mudah, membahas dan menetapkan. Cuman menjadi soal adalah jadwal pembahasan KUA -PPAS yang bersamaan dengan  tanggal 8-12 Agustus 2019 itu, bukannya para  pimpinan DPRD NTB sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa. Seoalah pembahasan KUA-PPAS, bisa jadi dibahas di Eropa. Tapi itu juga tidak mungkin dilakukan oleh para dewan yang lagi study banding.

Cara yang cukup luar biasa dilakukan oleh eksekutif mempermudah dan mengoda para dewan dalam waktu satu hari jadwal bisa berubah, disaat kepulangan para dewan disodorka KUA PPAS pada tanggal 12 Agustus langsung rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan  rapat Badan Anggaran (Banggar) pada malam tanggal 12 Agustus, langsung tanda tangan KUA -PPA yang tidak berisi, kalau istilah Johan Rosihan adalah KUA PPAS “bodong” atau tidak ada isinya.

Apa itu ada isinya atau bodong, itukan hanya bunyi yang sengaja di wacanakan saja, nanti juga akan dilanjutkan oleh yang baru dan pola permainan juga sama dari  pembahasan KUA-PPAS kemudian RAPBD yang akan ditetapkan menjadi APBD murni.

Bila saja tim TPAD dan dewan di udayana mengikuti prosedur pembahasan KUA-PPAS yang amat panjang dan mengikat serta final terkait dengan struktur belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Itu saja bisa memakan waktu minimal 8 hari.

Dalam waktu 8 hari membahas dan sampai pada penandatanganan, bagi para dewan yang sebentar lagi pensiun ya cukup melelahkan, apalagi sampai membahas pendapat asli daerah seperti pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, pajak bensin, pajak rokok dan lain sebagainya diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun lebih.

Bagi mereka menghitung uang yang belem tentu bisa didapat, karena anggaran pokir(pokok pikiran aspirasi rakyat) dewan yang tidak bisa diakomodir. Jangankan para dewan yang sudah tidak berkepentingan lagi membahas anggaran yang frekuensi antara TAPD dengan Banggarlah sebenarnya bisa menyelsaikannya.

Disinilah dibangun hitung-hitungan apa bisa memperjuangkan aspirasinya bisa dititip di OPD. Dan sebaliknya OPD bisa saja memaksa menyusun program yang tidak diyakini akan mampu dikerjakan sendiri, sehingga khawatir jika ada kesalahan nomenklatur maka program itu tidak bisa dieksekusi di APBD murni, pada ujungnya akan dieksekusi pada APBD-P 2020.

Kembali publik pertanya, apa dari proses penyusunan sampai penandatanganan KUA-PPAS yang cepat dan kilat serta tidak prosedural bisa mendorong keberpihakan anggaran dan program mewujudkan NTB Gemilang.

Tentu saja, bisa asalkan anggaran yang akan dibahas dan ditetapkan dalam APBD murni 2020 tidak keluar dari KUA-PPAS ,sebab menjadi dasar bagi Banggar DPRD dan TAPD.

Apa yang disampaikan oleh Gubernur NTB dan menanggapi respon dari Mori Hanafi terkait dengan KUA -PPAS yang dibahas ala lari maraton dan kejar tayang, “tidak seperti itulah, pak Mori Hanafi paham mekanisme di dewan”. Bahwa nota kesepakatan KUA PPAS ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan alokasi belanja tidak langsung termasuk didalamnya alokasi tambahan penghasilan kepada pegawai ASN lingkup Pemprov NTB yang akan ditetapkan dengan Pergub NTB setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Dalam hal alokasi belanja langsung akan diuraikan kedalam program kegiatan sampai dengan komponen dan rincian belanja dengan total APBD yakni Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 5.671.543.327.848,99.-  dan Rp 5.686.743.327.848,99.- dengan total pembiayaan sebesar Lima Belas Trilyun Dua Ratus Juta. Secara keseluruhan dan lenkap dimuat diKUA APBD 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan pada Nota Kesepakatan ini.

Mungkinkah dewan baru nanti akan melakukan interplasi, hak angket atau hak bertanya pada sang Gubernur. Jika hanya persoalan KUA-PPAS yang ditandatangini sebagai dokumen yang akan berlanjut pada pembahasan RPBD yang sejatinya nanti dibahas oleh dewan baru. Ataukah ini permulaan yang baik, agar beban dewan yang baru tinggal melanjutkan. Bila tidak, maka dilema baru akan dihadapi oleh sang Dr. Zul menghadapi gempuran para pendekar udayana kedepannya. (*)

Comments

comments