Generasi Muda NTB : Cerdas dan Kritis

0
159
Foto : Ketua LTN NU NTB, Suaeb Qury (MetroNTB/Man)

Penulis : Suaeb Qury (Ketua LTN NU NTB)

Opini, MetroNTB.com – Bonus demografi sudah pasti bagi Generasi muda dari usia 15-65, begitu juga dengan peluang tingkat kualitas dan kreatifitas generasi muda indonesia dan khususnya NTB yang akan dijamin oleh Negara, satu sisi bonus demokrasi juga membawa dampak negatif juga, jika peluang itu tidak digunakan dengan maksimal oleh generasi muda maupun pemerintah.

Mengapa Penting kiprah Dan perjuangan Generasi Muda dalam menyongsong Indonesia Maju Dan NTB Gemilang?. Kilas balik sejarah Dan torehan keberhasilan seorang Sosok TGB sebagai Gubernur Ntb Dua periode, menjadi Pilihan visi “Menuju NtB Gemilang” mengapa demikian keberhasilan dan capain TGB mewujudkan NTB berdayasaing,menjadi modal dasar keberlanjutan pembangunan di NTB.

Untuk memastikan keberkanjutan (sustainble) tentu tidak terlepas dari peran Generasi muda mengambil bagian dalam proses pembangunan. Generasi muda hari ini telah membuktikan kepada negara dan bangsa degan segudang prestasi dan keberhasilan dibidang sains dan teknologi serta bidang sosial, dan olahraga.

Membangun generasi muda yang Gemilang,harus dimulai dari study sukss story banyak tokoh di NTB dan di Indonesia. Salah satunya adalah Sosok Dr. Zul yang dulu dan sekarang menjadi symbol bagi generasi muda, mengapa demikian putra asli pulau sumbawa yang sudah kiprah di pentas nasioanal.

Sejak memimpin NTB yang hampir berjalan satu tahun, membuktikan seberapa besar keberpihakan dan kepedulian Dr. Zul sebagai Gubernur NTB terhadapa generasi muda, begitu juga dengan sikap dan respon Dr Zul terhadap berbagai kritikan dan respon publik terhadapa kebijakan yang dinilai tidak pro poor dan berpihak pada kelompok kaum muda.

Sebut saja apa yang menjadi obyek kritik masyarakat Dan NGO, merupakan sekumpulan anak muda yang Konsentrasi dalam bidang anggaran dan gerakan anti korupsi. Dan harus dimaknai sebuah ruang terbuka Dan harus dibangun oleh Dr. Zul, sebagai Gubernur NTB yang notabene sebagai kaum Muda, otakritik yag dilakukan FITRA NTB yang melihat secara obyek pada aspek birokrasi dan bageting meragukan Pemerintahan dibawah kendali Gubernur, Dr H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, mampu mencapai Visi NTB Gemilang.

Keraguan peneliti Fitrah NTB ini disebabkan karena berbagai hal seperti kondisi keuangan daerah serta berbagai kebijakan keuangan daerah serta indikator yang mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan derah maupun pengalokasian belanja daerah yang berada pada kondisi yang kurang mendukung pencapaian visi NTB Gemilang.

Pada banyak kasus, meskipun anggaran tersedia secara memadai, tapi jika dikelola dengan buruk, juga akan dapat menjadi faktor kegagalan pembangunan. Adanya konsistensi antara rencana program pembangunan daerah dengan rencana anggarannya memperbesar peluang keberhasilan program. Namun, Pemda selalu dihadapkan dengan potensi anggaran yang ada.

Rasio kemandirian daerah juga terus mengalami penurunan yang berakibat pada menurunya partisipasi pada pola pembangunan daerah dengan rasio kemandirian daerah pada tahun 2019 sebesar 47,2% menempatkan kemandirian daerah pada kategori rendah. Padahal menurut Ramli, pada tahun-tahun sebelumnya selalu diatas 50 %.

Begitu pun dengan indikator diskresi fiskal daerah dalam dekade terakhir juga menunjukan kontraksi mengkhawatirkan yang berakibat pada penyempitan celah fiskal atau tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur pengalokasian anggaran dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

Dalam aspek belanja daerah, dalam tiga tahun terakhir, nominal belanja daerah menurut peneliti Fitrah NTB ini tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung menurun. “Realisasi belanja daerah pada tahun 2018 lalu lebih rendah (0,3%) dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019, hanya diproyeksi meningkat sebesar 0,1%. Disamping itu kualitas belanja daerah juga mengalami penurunan pada tahun 2019 ini hal ini terlihat dari tergerusnya alokasi belanja program pada kelompok belanja langsung,” timpalnya.

Alokasi Belanja Langsung pada APBD 2019 sekitar 40,7%, dibawah proyeksi dalam RPJMD (41,5%), sementara alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program (Kelompok Belanja Tidak Langsung) sekitar 59,3%, yang sebagian besarnya dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai senilai Rp1,5 Trilyun atau sebesar 28,5%, serta belanja hibah dan bansos sebesar Rp961,3 Miliar atau sebesar 18,3%.

Selain itu, menurut Peneliti Fitrah NTB ini, komposisi belanja langsung pun jauh dari ideal. Belanja Modal yang merupakan belanja produktif tertekan hingga 31,4% dari total belanja program dan menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

“Jika persoalan belanja saja, Dr. Zul masih belum bisa diselesaikan dan disesuaikan, maka bagaimana menyelesaikan peraoalan yanh besar, semisal, soal sengketa tanah dan pembayarannya di KEK mandalika, lahan di kanyangan yang dijadikan tambak Udang, dan persolan galian C di lombok tengah.

Satu sisi, Dr. Zul juga bisa menyelesaikan sengketa lahan SMK di Sumbawa, sengketa PT DMB, dan soal deviden yang belum masuk di APBD, jika kedepan persoalan-persoalan NTB bisa diselesaikan dengan cepat dan kritis, maka andil Dr, Zul sebagai Gubernur NTB menyelesaikan persoalan ke NTB tidak akan sampai 5 tahun,
Tugas generasi muda ntb kedepan, akan semakin ringan membangun dan menyongsong NTB gemilang, bisa bekerja sebanyak-banyak dengan keahlian yang ada di KEK mandaljka, sebab ada Moto GP dan dibangunnya fasilitas hotel berbintang, pelabuhan internasional Global Hub kanyangan akan menanpung investasi dan tenaga kerja profesional.

Banyak peluang bagi generasi muda akan datang, maka generasi muda NTB perlu menyiapkan energi baru dan keterampilan yang mememadai untuk terjaminnya lapangan pekerjaaan. Bila sudah bekerja dan tersedianya arus baru untuk beraktifitas bagi generasi muda, maka tidaklah akan mungkin dipakai orang yang tidak cerdas dan sebaliknya kekritisan hanyalah bagian yang mendorong gerak cepat perubahan buat NTB. Wallahu’alam bisaawab.

Comments

comments