Diferensiasi Pendakian Gunung Rinjani Antara Konvensional dan Pariwisata Halal

0
226
Foto : Penulis : Ainul Yakin, M.Pd (Staff Pengajar Poltekpar Lombok)

Penulis : Ainul Yakin, M.Pd (Staff Pengajar Poltekpar Lombok)

Opini, MetroNTB.com – Tepatnya Sabtu, 22 Juni 2019 kemarin setelah membaca berita online kiriman teman-teman di medsos ternyata begitu banyaknya tanggapan positif maupun negatif terkait dengan pemisahan pendakian gunung rinjani menjadi pendakian Syar’i oleh Ketua Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Bapak Sudiyono pada hari Rabu, 19 Juni 2019 Minggu lalu ternyata menimbulkan beragam tanggapan di media sosial sampai- sampai ada pernyataan yang mengatakan: Kafe plus PS dan massage, karoke, party, sunbhating di Gili, cetak buku nikah, cocok tidak sebagian besar Tour guide menjadi Imam dan lain sebagainya. Berbagai ragam tanggapan ini menurut penulis merupakan bukti kepedulian dalam pengembangan Pariwisata NTB ke depan.

Hal semacam ini wajar terjadi karena pemahaman yang berbeda terkait dengan Pariwisata halal, pariwisata syariah dan pariwsata islam. Penulis tidak akan menyinggung terlalu jauh terkait dengan jenis-jenis pariwisata diatas karena penulis bukanlah seorang ahli dalam bidang itu akan tetapi penulis lebih mengedepankan alternatif lain dalam melihat permasalahan yang ada saat ini akan tetapi, supaya jelas pembeda antara Pariwisata Halal dan konvensional maka penulis sedikit mengulas terkait dengan hal tersebut diatas menurut keterbatasan pandangan penulis.

Pariwisata Halal menurut Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal Indonesia) merupakan istilah yang baru mulai dikenal sejak 2015 ketika sebuah Event World Halal Tourism Summit (WHTS) digelar di Abu Dhabi, UAE. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal sebagai muslim tour atau semisalnya.

Dalam event ini WHTS berusaha menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal sangat besar dan perlu untuk terus dikembangkan yang dikarenakan perkembangan populasi penduduk muslim dunia sebanyak 26,4% pada tahun 2030 sehingga perkembangan muslim travelers berjumlah 2.2 Miliar (Majlis Global, 2016).

Halal adalah sesuatu yang boleh dipakai, dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam dan Thayyiban bermakna baik mencakup, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kebersihan dan keseimbnagan alam (Nirwandar.S. 2016).

Sedangkan Halal menurut (Arancha Gonzalez, Excecutive Director ITC. International Trade Center, 2016) mengungkapkan bahwa: “Halal is an Arabic term meaning permissible or lawful. Its opposite is haram, prohibited in unlawful. For the purposes of this report, halal refers to food and beverages that are permissible for use and consumption by Muslim. From a business prespective, the halal market undoubtedly offers a range of compiling opportunities”.

Dari persepektif bisnis diatas sudah jelas menyatakan bahwa halal itu adalah suatu yang bisa dikonsumsi dan bisa digunakan menurut kaidah islam dalam hal makanan dan minuman yang tidak ada keraguan dalam mengkonsumsinya bahkan sebuah keharusan dan anjuran bagi semua baik muslin maupun nonmuslim, karena pada prinsipnya halal disini adalah universal yang berlandaskan pada proses higienis dan menyehatkan.

Sedangkan menurut Perda Pariwisata Halal NTB No. 2 Tahun 2016. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari’ah.

Kemudian menurut firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 168 pariwisata halal ini adalah: “Ya ayyuhannas kulu mimma fiil ardli halalan thaiban walaa tattabi’uu khutuatisyaitan innahu lakum ‘aduwwum mubiin” yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bangimu”.

Firman Allah diatas menerangkan kepada kita bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman hendaklah bersumber dari barang yang halal dan baik yang berasal dari sumber yang jelas dan tidak diragukan keberadaanya.

Lebih lanjut menurut Dr. Ahmad Saufi mengatakan bahwa Pariwisata Halal itu adalah Rahmatan lil’alamin (Saufi, 2016). Artinya Pariwisata Halal menrupakan sebuah produk tambahan yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan dan higienitas sebuah produk pariwisata yang bagi non muslim jaminannya adalah kesehatan tetapi bagi yang muslim adalah sebuah keharusan.

Sementara Pariwisata secara umum menurut Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Berkaitan dengan rencana penentuan pemisahan pendakian antara laki-laki dan perempuan di Gunung Rinjani yang di tengarai meimbulkan banyak tangapan negatif yang mengakibatkan hilangnya keberkahan dan keindahan gunung rinjani terhadap penduduk sekitar dan lain-lain, maka menurut hemat penulis terlebih dahulu hal itu harusalah sudah terkoordinasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan atau penduduk daerah sekitar kaki gunung rinjani apakah kebijakan tersebut tidak terlepas dari awig-awig atau peraturan sebagai local wisdom yang ada di desa sekitar pendakian.

Gunung Rinjani memang tidak lepas dari berbicara Dewi Anjani yang merupakan simbol sakral bagi suku sasak, gunung cantik ini dikenal sebagai Dewi Rinjani yang menurut legenda telah menjadi ratu jin, ada berbagai misteri yang ikut mewarnai keidahan Gunung Rinjani. Legenda, mitos dan laranganpun sudah berkembang menjadi kepercayaan yang turun temurun.

Masyarakat sasak percaya bahwa puncak Gunung Rinjani dijalur pendakian adalah puncak semu, sedangkan puncak lainnya dilindungi agar tidak tersentuh mahluk lain (Legenda, 2019). Kepercayaan ini juga termasuk tradisi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja sehingga perlu diperhatikan akan tetapi lebih kepada edukasi kepada para pendaki melalui sosialisasi awig –awig dan pedoman pendakian tersebut lainnya.

Pemisahan dalam hal ini menurut pemahaman penulis bukanlah berkaitan murni dari Pariwisata Halal karena Pariwisata Halal merupakan layanan tambahan dan bukan inti dari  kebijsksn tersebut diatas tetapi Pariwisata Halal lebih kepada alternatif pilihan yang disediakan kepada para wisatawan mulim untuk memenuhi hak-haknya dalam berwisata tanpa harus mengganggu keberadaan jalur pendakian yang lain. Pengkhususan pendakian bagi para pendaki muslim merupakan salah satu solusi dalam menyelaraskan hak bagi wisman oleh pihak TNGR dan yang berkaitan.

ini perlu dikaji ulang karena bukan hanya berimbas kepada Pelaku wisata, para wisatawan bahkan kepada kenyamanan dan kesejahteraan masayarakat sekitar pendakian yang sudah berjalan sejak dulu yang tidak bisa dirubah begitu saja.

Terlebih Gunung Rinjani juga bukanlah Kawasan Pariwisata Halal yang ditentukan dari pusat akan tetapi Taman Nasional Gunung Rinjani meruapakan Destinasi Wisata Umum yang semua wisatawan baik mancanegara maupun domestik bisa mengunjunginya sehingga tidak ada batasan yang berdampak kepada privasi para wisatawan seperti pemisahan antara laki- laki dan perempuan yang akan menimbulkan pandangan miring terhadap Pariwisata Halal yang sedang berkembang saat ini.

Yang Sudah susah payah dibangun untuk mendapatkan Brand dan Anugrah penghargaan sebagai pemenang Pertama World Best Halal Tourism dan World Best Halal Honeymoon Destination sejak tahun 2015 lalu.

Pemisahan pendakian ini jangan sampai berdampak kepada penurunan kunjungan wisatawan seperti yang di NTT yaitu Daerah Wisata Labuan Bajo yang di pandang sebagai Islam Pobia yang di Indikasikan sebagai Islamisasi Pariwisata sehingga keberandaan bangunan Pariwsata Halal mebuat gap bagi pariwisata konvesional yang sudah berjalan sebelumnya, Priwisata Halal bukanlah menjadi momok yang harus dikawatirkan oleh beberapa kalangan akan tetapi menjadi solusi lain bagi pengembangan pariwisata NTB yang selaras dengan perkembangan Pariwisata Halal dunia.

Kejadian serupa terjadi di Danau Toba Sumatra Utara yang dominan wisatawan Muslim berkunjung ke Destinasi tersebut tetapi dalam pelaksanaannya tanggapan negatif berdatangan karena kurangnya informasi terhadap masyarakat sekitar destinasi terkait dengan pengelolaan Pariwisata Halal. Oleh sebab itu maka peran serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi dan Jabupaten harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi dan monitoring terkait dengan Pariwisata Halal.

Tawaran solusi yang dapat sarankan oleh penulis dalam rangka pengeloaan pendakian rinjani adalah dengan menggunakan Konsep Visiter Management (Pengelolaan Wisatawan).

Pertama, dengan cara pengkhususan Jalur pendakian untuk Muslim Travelers yang hendak berkunjung ke Gunung Rinjani atau dengan pengaturan jadwal pendakian dengan menggunakan Waktu atau Hari untuk pendakian Khusus dan Umum tanpa menggangu jalur pendakian lain bagi para wisatawan yang dari Manca Negara yang sudah berjalan dengan baik.

Kedua, Mengedukasi Para Pendaki dengan Perarturan Desa (awig-awig) di sekitar pendakian sehingga tidak menghilangkan keberkahan yang ada.

Ketiga, Memberikan Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata Halal dan Konvensional terhadap para porter, tour guide terkait dan masyarkat sekitar pendakian. (Red)

Comments

comments