Hak Asasi Manusia Di Mata Kaum Milenial

0
304
Foto : Sekretaris jenderal PMKRI Cab Mataram Gerardus Umbu Pati (MetroNTB/Ist)

Penulis : Sekretaris jenderal PMKRI Cab Mataram Gerardus Umbu Pati

MetroNTB.com – Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dibuat untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia warganya, antara lain: dibentuknya Komisi nasional HAM, diratifikassinya konvensi HAM termasuk dua konvensi utama HAM yaitu konvensi hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi sosial budaya, dibuatnya Undang-undang HAM dan peradilan HAM bagi para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia.

Pada dasarnya hak sebagai manusia yang patut di junjung tinggi sangatlah banyak, HAM menurut UU No. 39/1999 meliputi : 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak keadilan 5. Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi) 6. Hak rasa aman 7. Hak kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita dan anak Hak-hak tersebut sangatlah harus di hormati ,dijunjung dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika kita melihat perkembangan HAM di Negara ini ternyata masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Mulai dari pelanggaran yang paling sederhana dalam keluarga sampai ke bentuk yang paling besar bersifat massal.

Masih terjadinya banyak tindakan pelanggaran HAM setelah undang-undang dan kelembagaan tentang HAM dibentuk, merupakan salah satu bukti bahwa masalah HAM di Indonesia masih membutuhkan kerja keras dan upaya maksimal untuk menuntaskannya.

Salah satu penyebab masih kerap terjadi masalah HAM ini adalah lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai HAM dalam masyarakat hal ini terjadi akibat tidak adanya sosialisasi nilai-nilai HAM oleh pemerintah secara maksimal dan berkelanjutan, sehingga membuat masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap HAM dan menyerahkan urusan ini pada pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, penulis mengkritik peranan pemerintah yang sangat dominan dalam proses pembangunan infrastruktur dan mengabaikan masalah masalah lain yang Jokowi pernah berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu pada masa awal ia menjabat.

Kasus itu di antaranya peristiwa penembak misteriusyang terjadi pada 1982 hingga 1985. Selanjutnya, peristiwa penghilangan aktivis pada pangkal masa Orde Baru tahun 1997-1998. Ada lagi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, dan kerusuhan Mei 199 dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini yang belum terselesaikan.

Kalau kita sepakat bahwa pelanggaran HAM adalah musuh negara maka penulis menuntut agar cepat di selesaikan kasus pelanggaran HAM maka cinta akan saudara saudara kita dapat terwujud tanpa membedakan latarbelakangnya.

Penulis menawarkan tiga unsur penting sebagai syarat perdamaian di indonesia.

Pertama; Kondisi sosial yang aman. Unsure ini sangat penting agar tercapai perkembangan masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Untuk mencapai tujuan ini maka hak hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai persoalan dan identitas orang Indonesia sebagai satu kesatuan sosial perlu diberikan perhatian dalam memberikan hak yang sesuai denga aturan dalam undang undang.

Kedua; Membangun solidaritas sebagai bagian integral dari sesama manusia ciptaan tuhan, solidaritas tidak lain daripada upaya menegakkan hukum dan ham, kususnya dengan memperhatikan hak hak korban dan masyarakat tertindas, baik secara politik maupun pemenuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejateraan.

Solidaritas harus di bangun diantara semua orang dan warga umat manusia. Solidaritas dengan masyarakat tidak semestinya ditafsirkan dengan membenci pemerintah atau keamanan.

Ketiga; Mengutamakan cinta kasih, bahwa perjuangan menegakkan ham di Indonesia harus di landasi dengan cinta kasih. Jika tidak, maka perjuangan ham itu akan bermuara pada rasa benci, dendam, fitnah, dan pembohongan public, cinta kasih membntu kita untuk menyatukan visi dan persepsi tentang hakekat perdamaian yang sesunggunya, sehingga masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa perdamaiamn yang sama.

“Thomas Aquinas” mengakui bahwa perdamaian yang sejati adalah hasil karya keadilan, tetapi secara langsung dan rill, ia merupakan buah-buah persahabatan sosial yang di landasi cinta kasih yang di tujukan kepada semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul daerah, suku, agama, ras, golongan, warna kulit dan jenis rambut serta tanpa membeda bedakan latar belakang politik seseorang. (Red)

Comments

comments