BPK RI : Peningkatan Dana Desa Harus Disertai Peningkatan Akuntabilitas

0
86
Foto : Anggota VI BPK Harry Azhar Azis (MetroNTB/Hms)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menyatakan peningkatan dana desa setiap tahun harus diikuti peningkatan akuntabilitas.

“WTP yang diraih Lombok Barat berturut-turut menunjunkkan pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik,” ujarnya saat sosialisasikan peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, di Lombok Barat, Kamis 11 April 2019

Harry menilai Lombok Barat sejak dipimpin Bupati Fauzan Khalid, berdasarkan pemeriksaan BPK menunjukkan pengelolaan keuangannya sudah yang ketiga kali terbaik.

“Ini menunjukkan governancy pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik,” katanya

Namun, ia mengingatkan aparat desa agar dapat memahami pentingnya pengelolaan desa.

“Integritas dari para perangkat desa dan juga kepala desa sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan,” tandasnya

Misalnya, lanjutnya penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Lombok Barat tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah, maka opini laporan keuangan kabupaten secara otomatis akan turun.

“Masih ada ketidakpahaman tentang pengelolaan dana desa. Mungkin banyak yang menganggap sepele. Bagi kepala desa yang seperti itu harus hati-hati karena sudah ada SK bersama dengan kepolisian dan kejaksaan agar jangan jadi kasus. Kita akan kordinasi nanti dgn BPKP dan inspektorat di Pemda tentang pengelolaan keuangan,” pungkasnya (red)

Comments

comments