Pemkab Loteng Dinilai Main Mata Dengan Perusahaan Hotel di Kawasan Selong Belanak

0
213
Foto : Selamet Riadi Alias Rebe Ketua GPPD NTB.

METRONTB.COM,LOMBOK TENGAH-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah jangan main mata dengan pihak Perusahaan Perhotelan di Kawasan wisata Selong Belanang Lombok Tengah.

Selamat Riadi Alias Rebe angkat bicara dan gerah dengan sikap Pemda dan Perusahaan yang beroperasi di kawasan Selong Belanak Lombok Tengah.

Rebe Melihat perkembangan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, dengan potensi yang begitu besar bagi peningakatan pendapatan daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus bertambah. Namun perlu di ketahui, banyak perusahaan atau PT yang beroperasi di wilayah property atau Perhotelan di Lombok Tengah masih jauh ketimbang dengan Kab/Kota lain di NTB.

Pemuda Bonder ini menjelaskan, berdasarkan Investigasi dan Observasi di lapangan. Berbagai macam modus di lakukan oknum perusahaan terkait persoalan Izin.  Diantranya Izin PT di gunakan untuk operasional, Perusahaan Perhotelan Home Stay restoran, Penginapan Dll. Dimana seharusnya berdasarkan Perda, setiap item perusahan yg ada dalam prusahan tersebut harus memiliki izin secara terpisah.

“Setiap izin itu harusnya terpisah, tidak semaunya dalam menggunakan izin PT,”ungkap Rebe kepada media ini di Praya, Rabu (13/03/19).

Rebe menerangkan beberapa Perusahaan yang terindikasi belum melengkapi persyaratan operasional berdasarkan Perda antara lain.

“Heaven Seven Reciden, Selong Bongalo, Kampung Cafe, Ola-Ola, Cafe Manggo dan Hampir 75% yang beroperasi di wilayah Kecamatan Praya Barat tidak mengantongi izin.

“Kami melihat ada alasan yang tidak masuk akal ketika kami turun Investigasi dengan dalih tamu atau pengunjung sepi, lantas dengan kondisi demikian lalu izin di abaikan. Patut kami curigai ini mainan oknum pejabat  ruang lingkup Kabupaten Lombok Tengah,”tegas Rebe.

Wakil Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri saat dikomfirmasi terkait hal tersebut berjanji akan memanggil dinas terkait dan semua perusahan yang di maksud. Namun sampai berita ini di turunkan belum juga ada tindakan.

“Wakil Bupati sudah berjanji untuk memanggil, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,”jelasnya.

“Kami Melihat hal ini Pemda di sinyalir telah main mata dengan perusahan-perusahaan tersebut,”terangnya.

GPPD NTB bidang pemerhati pariwisata merasa gerah melihat pergerakan Pemda Lombok Tengah yang hanya diam membisu dengan alasan yang tidak subtantif terkait keberadaaan perusahaan tersebut.

“Ini jelas hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, ayo kalau pedagang kaki lima bisa di habisi, ini perusahaan besar kok diam, ada apa ini?,”tanya Rebe.

“ini penting di perhatikan dengan serius  oleh Pemkab Loteng  untuk meningkatkan PAD Lombok Tengah. PAD tersebut dapat tersalurkan untuk kesejahteraan masyarakat Loteng, atau jangan-jangan masuk kantong Pribadi oknum oknum terkait. “tutup Rebe.

Comments

comments