Ombudsman Beri Penilaian Kuning Kepada Disdukcapil Lobar

0

Lombok Barat, MetroNTB.com – Ombudsman Republik Indonesia merilis penilaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat masuk dalam kategori kuning atau sedang

Hal itu tergambar dalam point yang hanya mencapai 44,68 atau masuk dalam zona merah dan berada di ranking 162 dari seluruh daerah yang disurvey.

“Namun walau secara keseluruhan berada di zona merah, Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri sesungguhnya berada di zona sedang atau kuning,” ujar
Anggota Ombudsman Perwakilan NTB, Rasyid Ridho saat mengisi materi pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

Ia menjelaskan, dari 5 point yang dinilai, yaitu pelayanan untuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dinas ini rata-rata memperoleh point nilai 57 dan 61. Artinya berada di Zona Kuning.


“Tapi karena dalam tabulasi kita harus gabungkan dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), maka nilai komulatifnya yang kelihatan,” kata Ridho

Untuk Dinas Dukcapil Lombok Barat, akui Ridho, setidaknya ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Harus memiliki maklumat yang memuat dua hal, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan untuk mendapat sangsi bila tidak memberikan pelayanan optimal,” imbuhnya

Biarpun sederhana, dalam penilaian Ombudsman, maklumat tersebut memiliki point cukup besar, yaitu 12 point.

Selain itu, tambah Ridho, Dinas Dukcapil Lombok Barat juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, bisa berbentuk ruangan laktasi (menyusui, red, satu meja atau bangku yang diperuntukkan khusus buat lansia (lanjut usia, red) dan penyandang disabilitas .

“Dinas juga harus menyiapkan pelayanan khusus, tidak mesti pegawai yang hanya melayani khusus ke mereka, tapi bisa berperan ganda,” terangnya

Ombudsman juga memberi perhatian khusus kepada pengelolaan pengaduan.

“Untuk hal itu, yang dinilai adalah sarana dan petugas, prosedur dan mekanisme pengaduan, jangka waktu responsnya, dan  penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat,” tandasnya

Ridho pun mengingatkan agar Dinas Dukcapil tetap memperhatikan seluruh informasi yang layak disebarkan sambil tetap mengedepankan partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi itu, menurut Anggota  Ombudsman NTB itu bisa berbentuk brosur atau website.

“Yang penting masyarakat tahu informasi, baik itu mengenai syarat dan alur, dari desk mana ke desk mana, waktu, dan tarif. Kalau gratis, diumumkan gratis,” pintanya

Menyambut penilaian itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Dukcapil, H. Taufikurrahman mengaku pelayanan pengaduan tersebut sesungguhnya sudah tersedia.

“Tapi belum di-SK-kan sesuai permintaan Ombudsman,” terangnya

Taufik memastikan bahwa maklumat pelayanan yang berpoint besar pun sudah tersedia dan sudah dipampang saat pemeriksaan ombudsman yang pertama tahun lalu (Red)

Comments

comments