Pengamat Nilai Publish Eks Koruptor Oleh KPU Terkesan Tidak Demokratis

0
121
Keterangan Foto : Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pengamat Lembaga Kajian Politik dan Sosial M16 menganggap upaya KPU mempublish caleg Eks Koruptor justru tidak demokratis dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik yang baik buat masyarakat.

“Terkesan KPU melanggengkan stigmatisasi buruk yang kekal dilekatkan pada mantan koruptor yang dianggap tidak bisa berubah menjadi warga negara yang baik,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, Jum’at (1/2)

Padahal mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman harusnya diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk membuktikan perubahan perilakunya.

“Bukan justru dihakimi dan di stigma buruk sepanjang akhir hayatnya,” katanya

Didu sapaan akrab Direktur M16 menegaskan KPU bisa dianggap melanggar HAM dan secara moral menciderai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

“KPU seharusnya fokus saja kepada penyelenggaraan pemilu 2019 agar berlangsung aman, jurdil dan demokratis, bukan ngurusin hal-hal diluar tupoksinya,” ujarnya

Menurutnya, tujuan pemidanaan terhadap orang bersalah, termasuk koruptor secara garis besar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya selepas menjalani masa hukuman.

“Dari konstruksi tujuan pemidanaan tersebut terlihat bahwa para mantan Napi diharapkan tidak mengulangi perbuatannya yang salah,” terang Didu

Pihaknya, khawatir jika hal ini justru kontra produktif dalam konteks membangun persamaan hak didepan hukum. Padahal hukum sendiri mengenal asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh diadili diihukum untuk perkara yang sama.

“Nah ini orang sudah menjalani masa hukuman, seolah olah masih dianggap orang yang tetap bersalah, supaya masyarakat tidak memilih dan lain-lain,” tutur Diu

Ia menghimbau siapapun hendaknya menghargai hak asasi para mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman dan memberikan jalan untuk berpartisipasi menentukan pilihan politiknya tanpa harus di diskriminasi baik secara moral dan politik. (*)

Comments

comments

adv pemprov