Kiai Ma’ruf Amin Penggerak Ekonomi Syariah Di Indonesia

0
296
Keterangan Foto : KH Ma'rif Amin (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menapak waktu tiga dekade. Meskipun belum memenuhi harapan banyak pihak, tetapi telah mengalami banyak lompatan pencapaian yang patut diapresiasi.

Ekonomi syariah yang semula hanya berkutat pada masalah perbankan dan keuangan, kini sudah melebar ke semua lini bisnis, termasuk dalam gaya hidup. Ekonomi syariah bukan lagi sistem pinggiran, tetapi sudah masuk di wilayah inti sebagai alternatif sistem ekonomi.

Perkembangan ekonomi syariah tak terlepas dari penerapan hukum Islam yang dikaji secara kontekstual. Produk hukum berupa fatwa Dewan Ekonomi Syariah Nasional (DSN) MUI telah menjadi panduan bagi berjalannya ekonomi Islam.

Tanpa panduan fatwa, masyarakat bisnis syariah akan kebingungan karena tidak memiliki pegangan. Atau bahkan ekonomi syariah akan bergerak liar tanpa kendali, karena masing-masing pelaku bergerak sesuai keinginan masing-masing.

Strategisnya peran fatwa DSN tidak lepas dari peran KH Ma’ruf Amin. Dialah orang yang dianggap paling dominan memberi warna keluarga fatwa DSN MUI. Kiai Ma’ruf Amin selalu memberi pemikiran yang segar dan mencerahkan dalam setiap pembahasan fatwa di forum DSN.

Kisah ini diceritakan dalam buku berjudul KH Ma’ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa karya Anif Punto Utomo yang diterbitkan oleh Penerbit Sinergi Aksara, Jakarta, Maret 2018.

Ditulis Anif, DSN telah menjadi mufti (pemberi fatwa) bidang ekonomi syariah, di mana fatwa itu menjadi terobosan yang memecah kebekuan sekaligus menjadi pembaharu hukum ekonomi syariah.

Kiai Ma’ruf disebut Anif menjadi orang yang paling berperan dalam tiga mata rantai ekonomi syariah. Pertama, Kiai Ma’ruf Amin menjadi ketua DSN MUI yang produktif memproduksi fatwa. Ini menjadi rambu-rambu bagi setiap transaksi lembaga keuangan syariah.

Kedua, KH Ma’ruf Amin berperan dalam upaya memsukkan unsur fatwa tersebut dalam peraturan perundangan. Ketiga, Kiai Ma’ruf Amin berperan dalam pengawasan, dengan menjadi ketua dewan pengawas syariah di hampir tiap bank syariah.

“Di era banyak masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis, juga belum ada jawabannya dalam kitab-kitab fiqih, maka fatwa menjadi penting dalam kehidupan umat,” tutur Anif.

Dia tambahkan, terobosan hukum Islam yang fenomenal dari Kiai Ma’ruf Amin adalah ketika memutuskan apakah Usaha Unit Syariah (UUS) pada Lembaga Keuangan Syariah itu halal atau tidak.

Dalam hal itu Kiai Ma’ruf Amin menggunakan konsep tafriq al-halal min al-haram (memisahkan yang halal dari yang haram).

Kaidah umum bahwa apabila halal bercampur dengan yang haram maka didahulukan yang haram itu berlaku dalam masalah pencampuran zat (benda). Sedangkan untuk uang, pemisahannya adalah cara memperolehnya. Karena itu jika jumlah yang diperoleh secara haram bisa dihitung, maka sisanya adalah halal.

Implementasi prinsip itu, bank konvensional yang menjadi induk UUS diasumsikan tidak seluruhnya riba (haram), tetapi ada juga yang halal. Maka kekayaannya diidentifikasi dan dipisahkan. Aset yang halal itulah yang dipakai modal mendirikan UUS.

Terobosan hukum juga berlaku untuk industri keuangan non syariah. Keberadaan UUS lantas bertambah banyak dan mendorong lahirnya banyak produk syariah di lembaga konvensional. Seperti adanya Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan sebagainya.

Dalam membuat fatwa, demikian Anif, Kiai Ma’ruf Amin berani berbeda dengan fatwa dari al-Majma al-Fiqhi al-Islami, lembaga fikih tingkat dunia yang bermarkas di Mekah yang berdiri Mei 1962. Menurut lembaga tersebut, semua bentuk asurani adalah haram.

DSN MUI lewat fatwa nomor 21 tahun 2001 menyatakan bahwa asuransi halal dengan landasan 10 ayat Al-Qur’an, 8 hadis, dan 3 kaidah fikih.

Fatwa itu kemudian dipakai Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi dan UKM. Beberapa fatwa juga diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan berlaku di negara Republik Indonesia. (*)

Comments

comments