Perangkat Desa Diminta Berpikir Maju Dan Mandiri

0
273
Keterangan Foto : Wagub NTB, Dr Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr H Azhari saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung Lombok Barat, Selasa 29 Januari 2019 (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Wakil Gubenur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada seluruh perangkat desa dan pendamping desa yang hadir untuk tetap berpikir maju dan mandiri.

“Jangan sampai desa berpikir hanya bisa maju dengan bantuan suntikan dana, kita tidak akan mandiri, desa harus berpikir bisa maju dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya sendiri,” ujar Wagub saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung Lombok Barat, selasa (29/1).

Rohmi mengungkapkan bahwa banyak sekali contoh-contoh desa yang tertinggal bisa bangkit dan maju dengan berbekal kemampuan yang dimiliki sendiri dan kemampuan kepemimpinan kepala desanya.

“Ada desa yang tadinya minus, berubah menjadi desa yang sangat maju karena potensi kepala desanya yang sangat tinggi,” ungkapnya

Dalam kesempatan tersebut, Rohmi tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh masyarakat NTB memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Sementara, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mengungkapkan bahwa dana desa pada tahun 2019 ini mendapat tambahan sebesar 26 milyar.

“Dengan adanya tambahan dana desa ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes,” harapnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr H Azhari memperingatkan perangkat desa agar berhati-hati membuat suatu kebijakan.

“Kami mengharapkan desa dapat membuat kebijakan yang reaponsif namun tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak tersandung hukum mengingat peraturan desa sudah masuk ke dalam sistem hukum nasional,” pungkasnya (*)

Comments

comments