Pemda Tuding PLN ULP Praya Tertutup Soal Data Pelanggan

Foto : Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Praya (MetroNTB.com/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Pemerintah Daerah Lombok Tengah menduga PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Praya tidak transparan kepada Pemda terkait data pelanggan PLN yang ada.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah menyebutkan PLN unit layanan pelanggan (ULP) Praya tidak transparan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkait data pelanggan PLN yang ada di Loteng, sehingga

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah Jalaludin mengakui Pemda tidak bisa menghitung berapa sebenarnya nilai yang harus dibayar PLN kepada pemerintah.

“Data itu yang tidak pernah kita dapat, sehingga banggar dari DPRD juga sudah pernah memanggil untuk diskusi termasuk Pansus,” ungkapnya

Dia memastikan retribusi dari PLN tidak bocor, hanya saja data yang disampaikan PLN terhadap nilai setoran yang dibayarkan ke kas daerah berdasarkan pengakuan PLN.

“Ya memang segitu, kita di Pemda tidak punya data itu,” kata Jalaludin

Dia juga mengakui sudah meminta berkali – kali data tersebut kepada pihak PLN, tetapi PLN sampai sekarang belum memberikan.

“Intinya data jumlah pelanggan itu saya tidak punya,” ujar Jalaludin

Menurut dia, data tersebut harus dimiliki oleh pemerintah agar bisa menghitng jumlah setoran yang harus dibayar PLN kepada pemerintah.

“Menurut saya, memang harus supaya kita bisa berhitung berapa yang harus dia (PLN,red) bayar,” tegasnya

Saat ini Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterima oleh pemerintah daerah dari PLN berkisar Rp. 1,9 miliar perbulan.

“PPJ ini didapat dari masyarakat pelanggan yang menjadi pengguna listrik,” kata Jalaludin

Terpisah, Manager PLN Unit layanan pelanggan (ULP) Praya Muhari yang dikonfirmasi via whatsapp membantah terkait pernyataan kepala Bappenda Loteng yang sudah bersurat dan meminta data pelanggan kepada PLN.

“Siapa yang bilang? Pernah bersurat untuk minta data itu belum? Pemda-nya dari dinas apa yang minta?. Setau saya belum ada, kalaupun ada boleh kami dikirimkan copy suratnya siapa tau permintaanya sebelum saya di Praya,” bantah Muhari

Pihaknya akan melihat dulu siapa yang meminta, untuk keperluan apa, karena data pelanggan adalah data yang dikecualikan untuk disebar ke halayak

“Apalagi sekarang mau ada UU perlindungan data diri, jadi kita lihat dulu yang minta siapa, keperluanya untuk apa,” tegasnya

Muhari memastikan, jikalau Pemda yang bersurat untuk meminta data pelanggan, maka pihak PLN akan memberikan

“Kalau permintaanya jumlah pelanggan pasti kami kasih,” kata Muhari

Dia juga akan melakukan pengecekan surat masuk dari Pemda terkait surat permintaan data pelanggan

“Saya cek dulu, kalau sebelumnya. Selama saya di Praya belum ada. Saya di Praya mulai januari 2022,” tutup Muhari (Zan/Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here