Implementasi Hukum Selama Otonomi Khusus Papua dan Dampak Pemekaran DOB

Foto : Penulis : Mahasiswa Papua Arinus Wamang (MetroNTB.com/Dokumen Pribadi)

Opini, MetroNTB.com – Terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sejak 20 tahun lalu. Menjadi catatan sejarah bagi rakyat papua sebab masa penetapan uu otsus di tengah masalah Papua yang sangat daruat, 1961-1969 bagi bangsa papua barat.

Persoalan yang terus terjadi akhir-akhit ini di papua semkin memakan korban jiwa dan papua dijadikan sumber masalah dipandangan masyarakat papua dan dunia. Dengan terus menambah masalah seingga papua masuk dalam zona operasi militer secara berturut-turut,pengiriman militer tidak henti-henti oleh pemerintah Jakarta.

Sejauh ini, masyarakat melakukan aksi-aksi penolakan pemekaran daerah otonomi baru DOB di seluruh tanah Papua. Sebab masyarakat akar rumput menilai kebijakan elit politik bhakan penguasa, bhawa dengan hadirnya, pemekaran akan terjadi marjinalisasi, orang asli papua akan menurun minoritas terhadap kehidupan orang asli papua.

Karena 20 tahun dekade pelaksanaan otonomi khusus Papua berlangsung hingga saat ini tidak bemanfaat, pemerintah meregulasi kembali  pemerintah jakarta mengambil kebijakan tanpa melibatkan perwakilan rakyat papua (MRP). Selama diminta untuk pembahasan otonomi menjadi pro, kontra sebab hal tersebut bertentangan dengan nasip rakyat Papua  ke depan.

Akar masalah yang terjadi di papua tidak terlepas dari sejarah Integrasi Papua 1-30 Oktober 1961- 1 Mei 1963. Semenjak itu Papua terus mengalami pergeseran-pergeseran melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Pusat, tidak lama kemudian. Pelanggaran HAM di Wasior,Wamena,Paniai ditambah dengan Operasi militer di nduga,puncak papua dan Intanjaya. Perjanjian penyelesaian akar masalah Papua perna dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat dilantik 20 Oktober 2014.  Menjanjikan untuk menyelesaikan masalah Papua tetapi belum juga selesai-selesai hanya tinggal janji.

Dalam hal tersebut ditinjau  elit lokal Papua hanya mengikuti intruksi pemerintah pusat untuk melanjutkan revisi undang-udang otonomi khusus dengan pemekaran otonomi baru sehingga semua yang terlibat dalam keikutsertaan tersebut menjadi sorotan publik diseluruh tanah Papua. Bahwa sebagian besar rakyat papua, tidak mendukung kelanjutan otonomi khusus dan pemekaran DOB.

Masyarakat adat Papua dan beberapa tokoh lainnya juga tidak mendukung agenda ini karena mereka hanya meminta untuk setiap wilayah papua harus ada perwakilan. Kemudian, memintah kepada pemerintah Jokowi Dodo untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat Papua yang belum tuntas sampai sekarang. Dari hal tersebut penulis ingin kaji realita objektif di tanah papua dari prespektif, dengan judul: Implementasi Hukum Selama Otonomi Khusus Papua Dan Dampak DOB

Oleh sebab itu, memahami akar masalah yang diderita rakyat papua sering kali menyatakan tidak ada keadilan di papua, adalah tugas negara untuk memberikan solusi bhakan bahan evaluasi kepada pihak penegak hukum di republik indonesia karena peran hadir sebagai negara  hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. dapat menyelesaikan masalah-masalah Hukum serta nasip orang asli papua. ‘’Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi sosial, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atasan. Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apapun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut’’. (Paolo Freire,Pedagogy of the Oppressed, Pendidikan Kaum Tertindas, 2005 dalam Tiwom, 2014

Kebijakan dan Problem Papua Selama Otonomi Khusus Papua Beroperasi Dan Sejarah.

Dalam ini penulis ingin menjelaskan beberapa fakta tentang akar Papua, masalah yang terjadi di tanah Papua sejak Papua bergabung dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Yang terjadi di papua tidak terlepas dari sejarah Integrasi Papua 1 Oktober-30 Oktober 1962- 1 Mei 1963.

Semenjak itu Papua terus mengalami pergeseran-pergeseran Budaya,Politik,Ekonomi dan Pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Pusat, tidak lama kemudian. Pelanggaran HAM di Wasior,Wamena,Paniai ditambah dengan Operasi militer di nduga,puncak papua dan Intanjaya terjadi.

Perjanjian penyelesaian akar masalah Papua perna dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat, dilantik tahun 2014.  Janji-janji Presiden dari masa ke masa tidak pernah  tepati untuk menyelesaikan masalah papua.

Akhirnya lahir Undang-Undang No 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di atas darahnya OAP.  Dengan kesepakatan segilintir orang di tengah akar persoalan papua yang begitu memanas. Pelaksanaan Otsus Papua menjadi pengalihkan isu-isu Papua yang terjadi sebelumnnya,hingga sekarang.

Penduduk Asli Papua yang Minoritas hal ini disebabkan karena adanya, perijinan prodak-prodak luar beroperasi di Papua.  Penambahan-penambahan transmigrasi terus bertambah banyak di seluruh tanah papua, hal ini juga disebabkan belum adanya peraturan daerah dari setempat. Sebelumnnya,diketahui Surat Perizinan Gubernur Provinsi Papua yang khusus di blok Wabu yang ditanda tangani Gubernur Papua tertanggal 24 Juni 2020, selengkapnya diliput (https://jubi.co.id/keuskupan-timika-minta-gubernur-papua-cabut-rekomendasi-wiupk-blok-wabu-di-intan-jaya/)

Hal ini sangat ironis karena bertentangan dengan pemilik hak ulayat, terutama Masyarakat sipil di Kab Intanjaya. Tinjau Kembali Sejarah pada awal Soeharto berkuasa saat itu juga mempermudah investasi masuk  untuk menanamkan modalnya di tanah Papua. Dalam catatannya; M.R. Siregar menulis sewaktu PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan di Papua Barat, terdapat 1024 wakil Papua yang dipilih oleh Indonesia untuk menyampaikan keingginnan rakyat Papua Barat kepada PBB melalui utusannya. Dr. Ortiz Shaz. Kel-1024 wakil ini sama sekali tidak dipilih oleh rakyat Papua Barat. Karena Sebelum pelaksaan PEPERA telah diidoktrinasi, bhakan di intimidasi oleh pemerintah RI.

Pada saat itu DR. Ortiz Sanz di dalamla laporannya kepada PBB mencatat bhawa pelaksaan PEPERA sebenarnya tidak dilakukan secara bebas dan jujur. Tetapi pada akhirnya toh Papua Barat diserahkan kepada Indonesia melalui campur tangan Amerika. Semua itu dilakukan diluar pengetahuan dan keingginan Bangsa Malanesia di Papua Barat.  Oleh karenan yang dihadapi orang asli papua sama persisnya, penjajahan yang dihadapi Afrika dalam perkara Diskriminasi Rasial dan Apartehid sebagai kaum yang terlalu memilah siapa yang miskin dan siapa yang kaya, siapa yang hidup dalam kemewahan dan siapa yang hidup dalam kekumuhan, siapa yang layak mendapatkan makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan dan siapa yang layak hidup dan siapa yang harus mati. Apartheid adalah sistem diskriminasi dan pemisahan rasis yang berkuasa di Afrika selatan dari tahun 1948 hingga akhir dihapuskan di awal tahun 1990 an.

Dengan mengembangkan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam selama bertahun-tahun, Partai Nasioanl menerapkan Apartheid sebagai model untuk memisahkan pembangunan bagi ras yang berbeda, meski pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang kulit putih (Deskripsi Nelson Mandela).

Persoalan Papua sering di tandai dengan Daerah Operasi Militer  (DOM) menjadi kontraversial jika penulis melihat pendekatan  intrumen negara dalam pengamanan Papua. Sebab akibat adahnya pendekatakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Papua terutama tidak ada pendekatan hukum yang benar, sehingga tidak ada ketidakadilan di Papua, seperti pengunaan senjata yang tidak sah dilakukan secara membabi buta.

Dalam hukum internasional menjelaskan menggunakan senjata yang dilarang oleh instrumen internasional. Sebab sebagian besar larangan didalam hukum internasional secara khusus atau dibuat secara terbabatas dalam konteks perang, sebab hal tersebut masuk dalam kejahatan perang (hukum Humaniter). Hancurnya Sumber Daya Alam Papua dan Papua jika menyadari sebagai Para Sarjana orang Asli Papua dan para elit politik selalu memperjuangkan pemerkaran. Tanpa berikir akan terjadi kerusakan tanah Papua dan sumber daya alam Papua tidak tahu akibat dari pada pemekaran akan menimbulkan kerusakan lingkugan hidup bhakan bisa terjadi eksplorasi dan eksploitasi manusia dan hewan-hewan. Sebab hal tersebut kita orang Papua melakukan sehingga dapat mengakibatkan permusuhan dengan alam Papua sendiri.

Orang Asli Papua seharusnya memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap diri sendiri dan alam Papua bhawa mereka juga bisa maju, kreatif pandai dan cerdas. Agar supaya Tanah Papua tetap menjadi miliknya Orang Asli Papua sebab pada awalnya orang Papua sudah hidup dalam tradisi kekayaan Alam Papua, sebelumn masuknnya Indonesia ke Papua.

Hipotesis Perlindungan Hukum Papua

Perlindungan Hukum bagi provinsi Papua sebelumnya,  Di atur Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan diberikan Otonomi khusus yakni, Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Bagi Provinsi Papua dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalamnnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang kehidupan orang asli Papua. Tentang perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak ulayat dan memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya bagi orang asli papua untuk mengatur rumah tangganhnya sendiri. Yakni, pasal 43 Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Pasal 45 Hak Asasi Manusia dan Pasal 76 tentang Pemekaran yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat papua sehingga masyarakat menolaknnya.Kemudian, karena  akar persoalan mendasar terkait sejarah.

Implementasi hukum dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan hak demokrasi juga diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945, yaitu; Hak dan Kewajiban Warga negara Indonesia Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A)

Kemudian Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Maka dari itu Penulis melandasi hipotesis yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama orang asli papua yang sejauh ini masih hidup dalam berbagai persoalan tersebut.

Hukum Menurut Orang Papua

Orang asli papua menggangap hukum adalah sebuah alat negara yang dipakai negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Tapi implementasi hukum yang dijalankan sejauh ini tidak sesuai, menyatuh kepada masyarakat Papua sendiri. Sehingga tingkat kepercayaan hukum orang asli Papua tidak ada, karena mengamati janji-janji pemimpim dari masa ke masa belum perna menyelesaikan akar masalah Papua. Kemudian, kebijakan penerapan hukum bagi masyarakat Papua juga tidak efektif namun hanya diperalat, oleh instrumen negara sebab penerapan hanya dilakukan dengan pendekatan represif, dan kekerasan yang berujung pada tidak lagi diberikan hak-haknya sebagai warga negara yang sama di hadapan hukum.

Walaupun orang asli Papua sudah hidup lama di mata hukum. Namun nasionalisme, yang mereka pegang sejak nenek moyang. Berdasarkan Filosofis, antropologis, dan Kebudayaan masih tetap hidup hingga saat ini. Sebab Akibat penegakkan hukum yang lemah di Papua sehingga orang Papua tidak mengakui adanya hukum, karena tidak ada keadilan.

Implementasi yang diterapkan di seluruh tanah Papua selama ini, hanya melindungi produk-produk kapitalis dan mementingkan beberapa kaum berjouis, dan feodalisme. Merujuk kembali pada perlindungan hukum bagi Papua yang sejauh ini merupakan masih lemah, dan pengamatan penulis dalam beberapa artikel yang penulis muat  salah satunya tentang “Keadilan Yang Hilang”  Dengan hal tersebut berdasarkan.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Maka hukum harus melindungi warga negaranya, tanpa memang latar belakang. Sesuai norma dan sila-sila yang berlaku di dalam Pancasila. Konstitusi Republik Indonesia juga mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manussia jadi, negara hadir untuk memberikan kesejahteraan lewat penerapan hukum yang lebih optimal, terutama orang asli Papua.

Oleh karena itu, rakyat Papua menginginkan Hukum di Negeri ini, diterapkan sesuai dengan standar hidup warga negara atapun suku.  Dengan memandang latar belakang kebudayaan, agama dan ekonomi. Supaya hukum tetap hidup dan memberikan keadilan dan kenyamanan untuk semua warganya.

Keadilan Yang Hilag Bagi Papua

Prespektif Orang Asli Papua OAP, bhawa tidak ada keadilan bagi mereka karena di pandangan sebagian besar orang Papua hukum di Papua lemah. Untuk menyelidiki kelemahan-kelemahan hukum yang sering terjadi sebagai bagian dari peran seorang penegak hukum, maka peranan penyilidik dalam lapangan. Perlunya penerapan hukum secara profesional. Karena  penegak hukum sangat diperlukan aktif dalam penerapan hukumnya secara jujur dan adil bai Papua. Sehingga hukum dapat terlihat adil bukan di pulau jawa saja, namun di Papua juga dapat diwujudkan cita-cita hukum dan penerapan keadialan secara merata. Agar  nasionalisme itu diucapkan mulut orang Papua, sehingga semua warga masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum.

Berbicara tentang Kesetaraan atau mendapatkan kedudukan, sosial, politik dan ekonomi di papua. Di dalam organisasi, dimaksud negara besar yang memiliki peraturan sebagai asas perlindungan masyarakat, supaya keadilan tidak hilang di antara mereka yang membutuhkannya.  Melihat kembali isu-isu yang biasa muncul, penyebab tidak ada jangkauan khusus dari para penegak hukum merupakan hilangnya. Ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum karena proses tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebabnya, bahasa yang dilontarkan tidak ada keadilan bagi Papua hal ini yang petinggi negara perlu memahami.

Keadilan tidak merata karena rakyat merasa sentuhan hukum tidak ada bagi mereka, sehingga muncul paradikma bhawa, tingkat kepercayaan hukum dalam benak orang papua, hukum tidak begitu adil bagi sebagian besar orang papua. Banyak media yang menjelaskan tentang fakta-fakta Papua terkait, tentang Penegakan Hukum dan Keadilan bagi Orang Papua Masih di Persimpangan Jalan. Sebab hal tersebut, sejak mulanya, banyak kejadian pelanggaran-pelanggaran berat Hak Asasi Manusia HAM di Papua. Ditamah dengan Peristiwa Rasisme Terhadap Orang Papua di Malang-Surabaya. Di cap dengan sebutan monyet, kera, gorila dll.

Ini semua membuktikan supaya mata hukum benar-benar terbuka kepada masyarakat Papua yang terus minta keadilan agar orang asli papua di lindungi hukum dengan memberikan kesejahtraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. UUD 1945 Pada Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Oleh karena itu, Identifikasi perkara yang substansial bagi mereka, akan terlahir kalau penerapan hukum secara merata. Dan memberikan perlindungan hukum seadil-adilnya bagi masyarakat Papua. Rakyat mendesak disebabkan karena tak adanya, kebijakan pemerintah yang tidakmpeduli terhadap masyarakat Papua. Maka dengan harapan rakyat, agar kehadiran hukum dapat memberikan Keadilan serta, rasa kemanusiaan bagi orang asli Papua secara merata.

Dampak Pemekaran DOB

Masyarakat Papua menolak pemekaran  dengan alasan bhawa Pemekaran Provinsi Papua membhawa bencana di tengah-tengah yang sedang hidup dalam kekeluargaan, kebersamaan dan kebudayaan. DOB juga dinilai merugikan masyarakat adat yang bisa berdampak terpingirkan, dari tanah hak ulayat mereka. Itu sebabnya orang asli papua merasa kebijakan negara menetapkan DOB bagi Papua sudah sangat keliru karena tidak melibatkan perwakilan rakyat Papua (MPR) untuk memutuskan kebijakan tersebut.

Kemudian, sementara pembahasan Peracangan kunjungan kerja untuk menetapkan wilayah DOB dll, ditengah-tengah itu terjadi Pelanggaran HAM baru-baru, yaitu terjadi kasus Mutilasi 4 Warga sipil Asal Kab Nduga yang terjadi di mimika. Terjadi juga di Kab. Mapi dan Paniai pelakunya oleh Pihak TNI. Kejadian-kejadian ini sangat krusial sebab yang menjadi penegak hukum sendiri yang melakukan kejahatan tersebut. Di tambah kasus-kasus sebelumnya yang belum diselesaikan secara jujur,martabat dan penu keadilan oleh Pemerintah Jakarta.

Sebabnya, orang asli papua pada umumnya menolak dengan dalil-dalilnya yang memang mereka rasakan sendiri di atas tanahnya. Maka itu permintaan akar rumput Papua yang diinginkan, hendak didengar bukan langsung mengmabil kebijakan tanpa melibatkan perwakilan rakyat Papua.

Maka dengan demikian, dalam penulisan Implementasi Hukum selama Otonomi Khusus Papua Beroperasi dan Dampak Pemekaran DOB, saya ingin menyampaikan bhawa  Orang asli Papua hidup di atas batu kerikil. Artinya penuh dengan air mata dan penderitaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga penyelesaian persoalan tersebut Jakarta harus buka dialog damai sebagai negara demokrasi untuk mendengar suara hati orang asli Papua (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here