DPRD NTB Bakal Evaluasi Perda 10 Tahun Terakhir

Foto : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Akhdiyansah (MetroNTB.com/Man)

Mataram, MetroNTB.com – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dihasilkan selama 10 tahun terakhir.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Akhdiyansah, mengatakan banyaknya Perda yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir menjadi prestasi besar dalam kinerja produk legislasi di daerah.

“Hanya saja, Perda yang dihasilkan itu akan dirasakan manfaatnya ketika benar-benar efektif dijalankan di masyarakat,” katanya di Mataram, Jum’at (16/9/2022)

Bapemperda akan membentuk tim khusus yang akan melakukan research terhadap efektivitas pelaksanaan Perda yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir.

“Ada formula evaluasi yang kita siapkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda selama 10 tahun terakhir. Ini untuk mengukur tingkat efektifitas, efisiensi dan implementasi Perda di masyarakat,” jelas Akhdiyansah

Menurutnya, implementasi pelaksanaan Perda harus didukung oleh adanya perangkat teknis yang dibuat oleh pemerintah.

“Perangkat teknis yang dibuat itu seperti Peraturan Gubernur (Pergub) dan lainnya,” tutur dia

Akhdiyansah mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terakhir ini, rata-rata hampir semua Perda yang diproduk legislatif 5-6 tahun terakhir, Bapemperda tidak pernah mendapatkan tembusan Pergub. Bahkan banyak juga yang tidak ada Pergubnya

“Rencananya Bapemperda akan memanggil Biro Hukum untuk mengecheck Perda yang diterbitkan selama 10 tahun terakhir,” kata dia

Dari sejumlah Perda yang dihasilkan itu, lanjut Akhdiyansah sudah berapa banyak yang sudah dipergubkan, efektivitas implementasinya seperti apa, kalau sekiranya Perda tersebut tidak efektif, maka Perda tersebut direkomendasikan untuk dicabut saja berdasarkan kajian Tim Research yang dibentuk oleh Bapemperda nanti.

“Langkah evaluasi yang dilakukan itu sekaligus untuk mengecheck seberapa banyak Perda yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir ini yang tidak berkesesuaian lagi dengan UU terbaru seperti UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Ini yang harus disesuaikan, direvisi atau bahkan kita rekomendasikan untuk dicabut,” tegas Akhdiyansah (Man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here