Komisi V DPRD NTB Klarifikasi Dikbud Terkait DAK 2022

Foto : Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 (MetroNTB/Upar)

Mataram, MetroNTB.com – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022.

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani menyebutkan di luar beredar informasi yang simpang siur terkait DAK ini. Ada yang disebut sudah terima fee, ada yang ditunjuk yang harusnya tidak memenuhi persyaratan tetapi dapat.

“Begitu, kira-kira informasi diluar,” ungkapnya usai RDP di kantor DPRD NTB Senin (8/8/2022)

Komisi V ingin memastikan dan meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar.

“Tadi sudah kita klarifikasi, tidak benar ada perintah dari Dikbud untuk mengambil fee di orang-orang tertentu,” tegas Lalu Arie sapaan akrabnya

Bahkan, kata dia suplayer saja hingga hari belum ditunjuk. Dikbud sedang menyusun Juklak Juknis untuk penunjukan suplayer. Mereka sudah jelaskan.

“Dikbud memilih kelola tipe satu. Tipe ini melibatkan Dinas dan sekolah yang melaksanakan, gitu kan,” jelasnya

Politisi PKB ini menjelaskan terkait dengan suplayer, usulannya dari sekolah, sekolah diminta membuka toko bangunan atau siapapun yang memenuhi syarat untuk suplayer bahan bangunan ini untuk mendaftar di sekolah masing-masing.

“Setelah itu sekolah mengajukan ke Dikbud, nanti Dikbud lah yang memverifikasi baik faktual, administrasinya juag diverifikasi untuk menentukan suplayer yang akan ditunjuk untuk melaksanakan proyek DAK itu. Jadi sudah terklarifikasi, sesuai dengan Juklas dan Juknis lah mereka bekerja,” tutur Lalu Arie

Selain itu, pihak Dikbud juga membantah bukti transfer yang beredar di lapangan.

“Iya lah, karena oknum lah itu. Entah apa yang ditransaksikan, yang jelas transaksi di luar itu tanpa sepengetahuan dinas. Itu clear di luar dinas, sudah kami pertanyakan,” kata dia

Lalu Arie menambahkan, komisi V juga menegaskan kepada Dikbud tidak boleh memungut sepersen pun dari dana DAK yang sudah diberikan kepada calon sekolah penerima (Upar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here