Kejari Tetapkan Mantan Kadis Pertanian dan DPRD Lotim Tersangka Kasus Alsintan

Foto : Kepala Seksi Intelejen Lalu Muhammad Rasyidi dan Kasi Pidsus Muhammad Isa Anshori (MetroNTB/Peri Pedly)

Lombok Timur, MetroNTB.com – Kejaksaan Negri (Kejari) Lombok Timur menetapkan tersangka kasus korupsi penyaluran bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) tahun 2018 program bantuan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian RI.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelejen  Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Lalu Mohammad Rasyidi saat mengexpose hasil penyidik Kejari Lombok Timur, Jum’at 12 Agustus 2022

“Tersangka diantaranya berinisial Z merupakan mantan kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Inisial S merupakan mantan anggota DPRD Lombok Timur dan AM,” ungkap Rasyidi

Dia menjelaskan dalam peranannya tersangkan S meminta kepada tersangka AM untuk membentuk UPJA yang kemudian diusulkan ke Dinas Pertanian Lombok Timur untuk diterbitkan SK CPCL sebagai syarat menerina bantuan Alsintan Kementrian Pertanian RI.

Setelah mendapat arahan S, AM kemudian membentuk dua UPJA di kecamatan Pringgabaya dan kecamatan Suela yang dibentuk hanya formalitas semata. Kemudian diterbitkan SK CPCL oleh tersangka S sewaktu menjabat Kadis Pertanian tanpa melalui verifikasi kebenaranan dan keabsahan CPCL yang diusulkan tersebut.

“Adapun batuan Alsintan yang diperuntukkan untuk UPJA tahun 2018 yakni, traktor roda empat sebanyak  lima unit, traktor roda dua sebanyak 60 unit, pompa air inari diameter 3 inchi enggine honda 6,5 HP sebanyak 121 unit, pompa air honda pompa irigasi WB30XN sebanyak 29 unit, handsprayer sebanyak 250 unit,” jelas Rasyidi

Setelah bantuan tersebut diterima, Alsintan tersebut disalahgunakan oleh tersangka S dan AM dengan cara dijual dan dibagikan kepada orang yang tidak berhak.

Berdasarkan hasil audit Badan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP) NTB, kerugian negara dalam kasus korupsi ini sebesar 3.817.404.290.

“Perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat (1) KUHP,” tutup Rasyidi (Peri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here