BPK dan BPKP Diminta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Foto : Anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah (Info Indonesia/Dok Pribadi)

Mataram, MetroNTB.com – Anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah meminta Badan Pemeriksa Badan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

“Peningkatan kualitas dan penyajian laporan keuangan BPK perlu terus ditingkatkan, termasuk penyajian intisari laporan di website BPK yang memang terbuka untuk public,” kata Wartiah di Mataram, Kamis (25/8/2022)

Menurut dia, laporan yang ada perlu didesain agar mudah dicerna oleh masyarakat dan rekan-rekan media.

“BPK bisa mencontoh laporan APBN kita yang diterbitkan Kementerian Keuangan mudah dibaca oleh berbagai kalangan,” jelas Wartiah

Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok ini turut mengapresiasi beberapa rekomendasi BPK yang telah dijalankan oleh Kementerian Teknis.

“Sebagai contoh laporan keuangan Kementerian Sosial yang semakin baik, updating data dan target sasaran penerima bantuan sosial yang mengalami perbaikan secara kontinyu,” papar Wartiah

Politisi PPP ini menegaskan peran BPK diharapkan semakin efektif sebagai pendamping ke Kementerian/Lembaga teknis sehingga tindaklanjut rekomendasi bisa dijalankan secara cepat yakni paling lambat 60 hari sejak diterimanya LHP BPK.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap auditor yang mengawasi laporan keuangan Pemda, sebaiknya perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan integritas dan peer-to- peer review sehingga auditor benar-benar bekerja secara jujur dan tidak tergoda dengan tindak penyuapan yang merugikan institusi BPK.

“Saya minta kepada BPK dan BPKP agar dapat mendorong fungsi pengawasan terhadap kepatuhan anggaran serta efektivitas anggaran pada proyek infrastruktur,” imbuh Wartiah

Dia menjelaskan pada tahun 2023 kedepan, total anggaran infrastruktur mencapai Rp392 triliun atau naik 7,75%. Karena jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ingin cepat diselesaikan cukup besar, maka kapasitas lembaga pengawas untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan sangat penting.

“Diharapkan efektivitas anggaran berbasis output juga menjadi tolak ukur pengawasan terhadap proyek infrastruktur sehingga dana yang besar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Wartiah (Man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here