Pemekaran Provinsi Papua Selatan Untuk Siapa?

Foto : Aktivis PMKRI Mataram Paskalis Waceka (MetroNTB/Ist)

Penulis : Aktivis PMKRI Mataram Paskalis Waceka

Opini, MetroNTB.com – Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan memiliki dua provinsi yakni provinsi Papua dan Papua Barat. Namun pulau besar yang kaya akan sumber daya alam dan dengan berbagai macam keindahan alam tidak lepas dari konflik yang berkepanjangan sehingga saat ini.

Beberapa akar konflik yang telah ditemukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yaitu yang pertama adalah sejarah status politik Papua, kedua adalah kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, ketiga adalah kesenjangan pembangunan dan yang terakhir adalah diskirminasi dan rasialisme.

Akar masalah pertama yaitu status sejarah politik Papua menjadi akar masalah utama di Papua. Dimana kita ketahui bahwa sejarah Papua di masa penjajahan Belanda, dimana orang Belanda menyiapkan orang Papua dengan pendidikan dengan tujuan akan diberikan kemerdekaan dikemudian hari. Namun usaha itu direspon oleh Soekarno dengan dilancarkan berbagai macam operasi militer untuk merebut Papua . karena Soekarno menganggap bahwa Papua adalah wilayah jajahan Belanda. Sehingga kalau Indonesia Merdeka maka Papua termasuk Indonesia.

Akar konflik ketiga yakni kesenjangan pembangunan di dua provinsi dibandingkan dengan jawa. kesenjangan pembangunan adalah salah satu akar masalah di Papua. Sehingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberikan resolusi bahwa jika akar masalah Papua adalah soal kesenjangan pembangunan maka solusi bagi pemerintah pusat dan derah adalah meningkat pembangunan yang adil dan merata di seluruh Papua.

Sehingga temuan ini menjadi dasar yang cukup kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memerkarn beberapa wilayah di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya. Namun saat ini Provinsi Papua Selatan telah disahkan oleh DPR-RI beberapa waktu lalu.

Menurut opini dan analisis pribadi saya bahwa ada dua pihak yang mendesak untuk pemekaran di di Kabupaten Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Pihak pertama adalah para elit lokal yakni beberapa mantan Bupati Merauke, salah satunya adalah Bapak JGG. Dan pihak kedua adalah pemerintah pusat.

Urgensi pemekaran Provinsi Papua Selatan adalah bukan berdasarkan aspirasi masyarakat Papua di selatan Papua. akan tetapi urgensi pemekaran provinsi Papua Selatan adalah analisis badan intelejen Negara (BIN) seperti yang pernah diungkapkan oleh Tito Karnavian (Mendagri).

Beberapa alasan yang pernah di sampaikan oleh Kemendagri  untuk pemekaran Papua Selatan diantaranya. Pertama, adanya analisis Badan Intelejen Negara (BIN). Kedua, untuk mempercepat pembangunan, ketiga, untuk  menjaga situasi keamanan di Papua.

Poin pertama adalah bahwa pemekaran di Papua selatan didasarkan pada analisis Badan Intelejn Negara, karena sesungguh Kabupaten Merauke merupakan perbatasan langsung dengan PNG. Sehingga kemungkinan adanya jalur-jalur khusus yang digunakan oleh OPM dll untuk memasukan senjata illegal dari PNG ke Papua.

Maka dengan adanya pemekaran Provinsi akan semakin mempersempit jalur-jalur itu dan pengamanan akan semakin meningkat di wilayah-wilayah perbatasan. Lalu kemudian poin kedua adalah mempercepat pembangunan di Papua, menurut analisis LIPI DAN BIN bahwa salah satu akar masalah di Papua adalah soal kesenjangan pembangunan. Maka untuk mengatasi masalah itu adalah mengobatinya dengan pemekaran wilayah, dengan adanya pemekaran wilayah sehingga membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat Papua meningkat.lalu  yang terakhir adalah menjaga situasi keamanan di Papua.

Lalu pertanyaannya muncul dari benak kita masing-masing” apakah pemekaran Provinsi Papua Selantan untuk orang Papua secara mayoritas???

Maka pandangan dan jawaban kita pasti berbeda-beda. Menurut pendapat saya bahwa pemekaran ini sesungguhnya adalah untuk Nusantara, pendatang ( bukan Pribumi). Karena Ssecara sumber Daya Manusia(SDM) asli Papua sangat rendah sekali. Sehingga saat ini yang menduduki pemerintahan dan sektor penting adalah kebanyak orang bukan Papua.

Dalam sebuah opini yg pernah ditulis oleh Natalius Pigay yang berjudul : “Pemerintah tidak bisa Bohongi lagi, ini Data Resmi bahwa Otsus Gagal”.

Dalam Opini itu menjelaskan secara terperinci tentang tingkat marginalisasi orang Papua di berbagai bidang. Salah satunya di bidang adalah Pendidikan. Menurut data bahwa Index Pembangunan Manusia ( IPM) Papua dan Papua barat sangat rendah secara nasional. Dimana Index Pembangunan Manusia ( Papua ) yakni 60,84 sedangkan Papua barat adalah 64,70 dan IPM Nasional adalah 71,92.

Nah sementara tiga Provinsi Baru ini butuh 46.000 Tenaga Kerja di pemerintahan. Kalo kita berkaca lagi ke Merauke akan dijadikan Provinsi Papua Selatan ( PPS), yang akan memasuki 4 kabupaten di provinsi Papua Selatan yakni kabupaten Merauke, kabupaten Asmat kabupaten Boven Digoel dan kabupaten Mappi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke, Urbanus Aleu Kaize, SIP, MAP kepada media ini Minggu lalu.

Merauke sendiri ‘’Kalau sekarang jumlah ASN kita sudah mencapai 4.933 orang. Tapi sekarang ini ada proses pegangkatan honorer 800 orang, kemudian pegangkatan ASN dari formasi 2018 sebanyak 278 orang, kemudian ada 380 ditambah 37 orang sehingga besok ini jumlah ASN kita mencapai 6.334 orang,’’.

Penulis  belum bisa pastikan berapa jumlah Asli Orang Papua ( OAP) yang hari ini kerja sebagi ASN dilingkungan kabupaten Merauke. Di pemekaran Provinsi ini akan pembagian ASN ke Provinsi , sementara data ASN di Kabupaten Merauke sudah mencapai 4.933 orang dan akan ada pengakatan tenaga honorer 800 orang kemudian pengangkatan ASN dari formasi 2018 sebanyak 278 orang, kemudian ada penambahan 380 ditambah 37 orang dan akan mejadi 6.334 orang.

Seperti dikutip dari seputar Papua.com oleh Bupati Asmat       Elisa Kambu “bahwa jika Provinsi Papua Selatan membutuhkan tenaga kerja untuk kerja di Proivinsi, maka kami dari Asmat, Boven dan Mappi akan berikan 300 orang dari masing-masing Kabupaten jadi kalo dijumlahkan akan menjadi 900 orang dan selebihnya merauke yg tanggung semua. Tapi kalo kurangnya tenaga kerja, maka akan didatangkan dari daerah lain di Indonesia.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh wakil Kemendagri bahwa kita akan prioritaskan ratusan lulusan Institut pemerintah dalam negeri (IPDN) untuk diterjunkan ke wilayah-wilayah pemekaran di Papua. sehingga mereka bisa mengelolah tata penyelenggaran pemerintahan dengan baik dan efektif.

Maka berdasarakan data bahwa Index Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat rendah secara nasional ini yang kemudian menjadi tantangan besar bagi masyarakat Papua.

Karena menurut penulis bahwa ini akan menjadi dominasi baru dalam segala aspek oleh mereka mereka yang bukan orang asli Papua. Dan sesungguhnya pemerintah memerkarka beberapa provinsi di Papua adalah tanpa mempertimbangkan Index Pembangunan Manusia (IPM di Papua. Dan untuk menjawab itu, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian pemekaran Provinsi akan memperioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam segala bidang.

Artinya delapan puluh persen (80%) orang Papua akan diberikan peluang seluas-luasnya untuk kerja di segala bidang. Di satu sisi pemerintah memandang bahwa dengan adanya pemekaran wilayah itu akan memberikan dampak positif yakni meningkatnya pembanganan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua.

Tapi menurut pandangan saya bahwa memang disatu sisi betul tapi penulis mau mengatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah dan pusat lakukan sebelum pemekaran adalah membangun orang Papua dengan pendidikan. Mayoritas orang asli Papua harus benar-benar disiapakan secara kapasitas intelektul yang mampuni dan bagus.

Setelah itu boleh dimekarkan Provinsi di Papua, ketika pemekaran dilaksanakan maka orang Papua secara mayoritas sudah siap untuk kerja di semua sektor. Artinya tidak akan terjadi marginalisasi orang Papua seperti sekarang di semua aspek (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here