Komisi III DPR RI Kunker ke Kanwil Kemenkumham NTB

Foto : Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Kemenkumham NTB, Rabu (20/07/2022)

Mataram, MetroNTB.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Kemenkumham NTB, Rabu (20/07/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyoroti terkait anggaran, imigrasi, pemasyarakatan dan upaya optimalisasi layanan publik dalam lingkup Kemenkumham.

Selain itu, Komisi III juga mempertanyakan pemasyarakatan yang over kapasitas di Lapas maupun Rutan dan pembinaan WBP.

Terkait keimigrasian membahas Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dalam hal Pelayanan Hukum dan HAM, membahas desa sadar hukum dan kearifan lokal yang perlu didaftarkan untuk menjaga kekayaan milik negara yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi pertanyaan Komisi III, Plh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Saefur Rochim mempaparkan terkait anggaran dan pengawasan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi menjelaskan bahwa di NTB sendiri terdapat 63 desa sadar hukum yang telah dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Kami memiliki 20 orang tenaga penyuluh untuk memberikan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan menjadi upaya preventif dalam mengurangi overkapasitas pada Lapas maupun Rutan,” tutur dia

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komisi III DPR RI atas disahkannya RUU Pemasyarakatan menjadi UU Pemasyarakatan.

“Dalam mengatasi overkapasitas ini, jajaran Pemasyarakatan sudah memiliki Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN),” ungkap Maliki (Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here