Buntut SK Kota Mataram Berubah, Pengurus Harian Minta DPP Non Aktifkan Ketua DPW PPP NTB

Foto : Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan kebudayaan DPW PPP NTB Abdul Kasyaf Nasution (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Buntut perubahan SK DPC PPP Kota Mataram berdasarkan hasil rapat pleno DPC PPP Kota Mataram menimbulkan polemik di tubuh internal DPW PPP NTB.

Pengurus Harian DPW PPP NTB Abdul Kasyaf Nasution menilai Ketua DPW PPP NTB telah membuat kegaduhan yang sangat serius di tubuh PPP di NTB.

“Bagaimana tidak, hal ini akibat Ketua DPW mementingkan kepentingan pribadi,” ujar Kasyaf melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 2 Juli 2022

Ia mengungkapkan keputusan Ketua DPW telah mencoreng ketetapan dan sistem demokrasi di tubuh PPP, dengan tidak menjalankan mekanisme partai sebagaimana mestinya.

“Kami atas nama PH DPW PPP NTB meminta kepada DPP khususnya Ketum dan Sekjend untuk menegur dan menonaktifkan H Muzihir dari jabatan Ketua DPW PPP NTB, karena tidak mampu menjalankan AD/ART dan PO,” tegas Kasyaf

Situasi kondusifitas PPP di NTB sudah sangat baik, namun karena sikap Ketua DPW yang tidak menjalankan AD/ART terkait perubahan SK DPC PPP Kota Mataram, membuat kegaduhan dan keributan di tubuh PPP NTB.

“Seharusnya, menjelang pemilu dan masuknya tahapan pemilu menjadikan lebih hati-hati dalam bertindak demi kebesaran partai,” sesalnya

Kasyaf mengaskan proses perubahan SK DPC PPP Kota Mataram tanpa melalui mekanisme partai AD/ART dan Pedoman Organisasi.

“Selama ini kami diam, tapi kami memantau terus pergerakan Ketua DPW PPP NTB tidak pernah melakukan rapat harian dalam mengambil keputusan penting di DPW. Ini kan sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam PPP sendiri,” tegasnya

Kasyaf menilai Ketua DPW main sendiri dan bertindak atas kepentingan pribadi. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan.

“Kami minta dengan tegas agar dilakukannya rapat harian wilayah dan DPP segera menegur keras, bila perlu ketua DPW di nonaktifkan,” pintanya

Ia mengaku selama dua periode menjadi pengurus, kebijakan apapun yang menyangkut kepentingan partai kedepan selalu diambil melalui mekanisme partai sesuai AD/ART dan PO, sehingga PPP NTB menempati tiga  besar sebagai pemenang pemilu di NTB. Soliditas itu terbentuk karena kemampuan dalam menjalankan AD/ART dan PO dalam keputusan organisasi.

“Kami ini pengurus wilayah, seharusnya kebijakan apapun itu diputuskan melalui rapat-rapat di wilayah, ada rapat harian, rapat pleno dan rapat lainnya. Tapi kalau setiap keputusan DPW tidak pernah mau rapat pleno, ini ada apa? Partai tidak boleh one man sow. Main sendiri-sendiri,” tutur Kasyaf

“Lihat saja, kalau ini terus terusan, kami akan menghimpun kekuatan untuk meminta DPP tegas agar memberikan teguran keras kepada ketua DPW. DPP harus segera mengambil sikap atas kegaduhan  oleh Ketua DPW PPP NTB ini,” ancamnya

Selain itu, sikap Ketua DPW PPP NTB ini sudah diluar batas kewajaran. Sudah merusak tatanan partai yang sudah aman damai di bawah, tetapi di obrak abrik oleh Ketua DPW.

“Sikap dan caranya yang tidak pernah mengapresiasi kinerja bawahan dan selalu membuat PPP menjadi ribut dan mengganggu ketertiban PPP di akar rumput,” keluh Kasyaf (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here