Sekda Apresiasi Langkah PDAM TIARA Lombok Tengah


Lombok Tengah, MetroNTB.com – Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta NGO pegiat sosial, PDAM Tirta Ardhia Rinjani (TIARA) Lombok Tengah gelar Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Menuju PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang lebih Optimal, Rabu 15 Juni 2022

Sekertaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, dalam agenda tersebut memberikan apresiasi kepada PDAM yang sudah menghadirkan NGO untuk berdiskusi didalam forum

“Saya mengapresiasi keberanian PDAM Lombok Tengah dalam mengundang para singa-singa Lombok Tengah. Hal ini membuktikan bahwa PDAM ingin berbenah dan membuka diri terhadap kritik dan masukan untuk kemajuannya,” pujinya

Terkait kondisi PDAM Lombok Tengah, Firman menilai PDAM mengalami penurunan kinerja sehingga menjadi tugas Direksi baru untuk melakukan peningkatan.

“Tahun 2018, Kinerja PDAM alhamdulillah sehat, tapi ditahun 2020 posisi PDAM Lombok Tengah berasa di peringkat ke lima dan kinerjanya kurang sehat,” ungkapnya

Untuk saat ini, hasil penilaian tahun 2022 belum keluar. Jadi saat direksi baru dilantik tahun 2021, mereka menghadapi kriteria kinerja PDAM yang kurang sehat.

“Semoga di tahun 2022, dengan direksi yang baru, kinerja PDAM bisa menjadi sehat kembali,” tutur Mantan Kepala Dinas PUPR ini

Firman berharap kepada PDAM, untuk mampu menjadikan kritikan dan masukan sebagai vitamin yang menyehatkan

“Apa yang menjadi kritik dan saran akan menjadi vitamin buat direksi dan Pemda lombok tengah untuk terus berbenah,” cetusnya

Jaringan pipa yang dimiliki pada akhir tahun 1978, sebagian besar pipa – pipa tembikar, banyak mengalami kebocoran. Angka kebocoran diangka 30 persen dan semua kebocoran tersebut butuh anggaran untuk perbaikan

“Jadi perlu adanya penyesuian tarip dan ini juga merupakan amanat undang-undang yang harus dilakukan,” tandasnya

Konsenkuensi dari tidak dilaksanakan Keputusan Gubenur tersebut adalah Pemda harus ada mensubsidi dari APBD Lombok Tengah. Namun kondisi APBD maupun PAD sedang tertekan sehingga belum mampu untuk melakukan subsidi.

“Satu Kubik setara 8 Derim. Sai kayun nimbak 8 Derim silaq, te upak 3000, tunas,” kata Firman

Sementara itu, PLT Dirut PDAM Loteng Bambang Supratomo menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Lombok Tengah saat ini

“Sebesar apapun potensi sumber daya alam kita, jika kita tidak Investasi dalam peningkatan SDM tidak ada artinya,” tuturnya

Menurutnya, SDM tidak berkompeten akan menjadi bom waktu dan hambatan dalam memperbaiki kondisi PDAM Lombok Tengah.

“Saat ini kami berkomitmen bersama Dirtek untuk melakukan pembenahan SDM PDAM Lombok Tengah tentu dgn cara yg lebih efisien,” imbuh Bambang

Supaya PDAM TIARA Lombok Tengah bisa Full Cost Recovery (FCR), Bambang menjelaskan PDAM akan melakukan Penyesuaian Tarif sesuai amanat Permendagri dan SK Gubernur.

Rencana penyesuian tarif ini semangatnya selain untuk mencapai FCR, juga untuk peningkatan pelayanan

Ada penyesuaian sebesar Rp. 560 per 1000 liter atau 1 kubik, dan selanjutnya biaya beban sebesar Rp. 10.500 sudah dilebur ke tarif dasar air sehingga tarif air kita menjadi Rp. 2.946 per 1000 liter atau 1 kubik yang saat ini Rp. 1.306 per 1000 liter ditambah biaya beban sebesar Rp.10.500. Sehingga konsumen sudah tidak lagi membayar biaya beban.

Konsumen hanya membayar tarif air sesuai pemakaian. Jika pakai 1 kubik, ya bayarnya 2.900an Tidak ada lagi biaya beban yang Rp. 10.500 itu.

“Ini untuk keadilan bersama, karena kami banyak diprotes juga, air tidak ada tapi tetap bayar air. Itu kan yang dibayar sebenarnya beban bukan airnya,” terangnya

Bambang juga menjelaskan bahwa tarif di PDAM Tirta Ardhia Rinjani masih di bawah tarif yang ditetapkan oleh SK Gubernur NTB

“Penyesuaian, tarif yang kita lakukan masih dibawah batas bawah sesuai SK Gubernur No. 690 yaitu batas Bawah Rp. 3.163 sementara tarif kita sebesar Rp. 2.946. Jika dibandingkan dengan PDAM Lombok Barat yang memiliki tarif sebesar Rp. 3.500 per Kubik, maka tarif kita masih dibawah mereka jauh,” ungkapnya

Sementara itu, pakar hukum Universutas Mataram Syamsul Hidayat saat menyampaikan pandangan Hukum terkait penyesuain tatif menjelaskan, penyesuian tarip adalah kewajiban yang melekat pada Perusahaan Daerah Air Minum

“Landasan hukumnya jelas, ada Permendagri No. 21 tahun 2020,
Selanjutnya ditindak lanjuti oleh SK Gubernur No. 690-579 tahun 2022 serta SK Bupati No. 80 Tahun 2022, maka bisa dikatakan wajib dilaksanakan oleh PDAM Lombok Tengah, jika tidak artinya sama saja PDAM melawan hukum,” katanya menambahkan (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here