NTB Programkan JKK dan JKM untuk 10 Ribu Petani dan Buruh Tani Tembakau

Foto : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus Edison Souhuwat (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memprogramkan Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan untuk 10 ribu Petani dan Buruh Tani Tembakau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan kesejahteraan petani dan buruh tani tembakau menjadi perhatian besar dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Karena itu, melalui anggaran DBHCHT tahun 2022 ini Gubernur NTB telah mengalokasikan sebagian dari alokasi DBHT untuk program perlindungan sosial bagi petani dan buruh tani tembakau se NTB.

“Tahun ini selain kita mengalokasikan DBHCHT untuk pelatihan keterampilan bagi petani atau buruh tani tembakau,” saat memimpin rapat koordinasi dan verifikasi data Petani dan Buruh Tani Tembakau se Pulau Lombok di Hotel Aston, Kamis 9Juni 2022

“Kita juga programkan JKK dan JKM untuk perlindungan sosial bagi 10 ribu orang untuk petani dan/atau buruh tani tembakau,” sambungnya

Dari jumlah tersebut, sekitar 20 ribu lebih berada di kabupaten Lombok Timur, kemudian belasan ribu di Loteng dan sisanya  Lobar dan Lombok Utara.

Sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 3 ribu orang dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Dompu.

Namun karena alokasi di provinsi yang sangat terbatas, sehingga untuk pemberian program perlindungan sosial akan dilakukan secara bertahap.

“Diharapkan kedepannya juga dialokasikan  dari kabupaten/Kota serta sebagian dari CSR perusahaan/industri tembakau,” tutur Aryadi

Pada program tahun ini, diberikan dalam bentuk program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Sasarannya adalah untuk petani dan buruh tani tembakau yang miskin, yang jauh dari akses,” cetusnya

Sehingga jika sesuatu yang buruk terjadi kepada pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, keluarganya bisa dilindungi dan anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan.

Di tengah keterbatasan yang ada, pihaknya mengalokasikan DBHCHT untuk perlindungan petani dan buruh tani tembakau.

“Kami mohon kerja sama kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar tujuan mulia kita untuk menekan jumlah kemiskinan dan pengangguran ini dapat tercapai. Ini sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” imbuhnya

Selain itu, Aryadi juga menyebtkan kebanyakan keluarga PMI yang ditinggalkan merupakan petani dan buruh tani tembakau.

“Karena itu, perlu perhatian khusus untuk perlindungan PMI dengan cara mencegah keberangkatan PMI non procedural,” tandasnya (Gde)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here