Merawat Pemilu Tanpa Konflik

Foto : Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri (MetroNTB/Ist)

Opini, MetroNTB.com – Kontestasi Pemilu 2024 mendatang kian terasa. Dinamikannya sudah mulai menggema di tengah masyarakat. Siapa mencalonkan siapa pun sudah mulai ada bisik-bisik deklarasi dari sekumpulan masyarakat walaupun calon presidennya belum menyatakan dengan tegas akan mencalonkan diri.

Waktunya tinggal dua tahun lagi, namun riak-riak nya kian memanas dari sekarang. Jejaring dan relasi serta hubungan patron-klien sudah dibangun. Rivalisasi mulai terasa, tidak sedikit dari para tokoh politik mulai dari pejabat Gubernur, Bupati/Walikota dan Legislatif di seluruh Indonesia mulai kasak kusuk menyuarakan dirinya untuk berkontestasi menjadi orang nomor satu di daerahnya maupun di negeri ini.

Ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut tidak hanya menjadi obrolan di warung-warung kopi dan tempat tongkrongan, akan tetapi grup-grup Whatsapp menjadi menjadi sasaran masyarakat yang menghibahkan dirinya sebagai relawan pemenangan bakal calon Presiden pada pemilu mendatang.

Seperti gerakan yang mulai dibangun di akar rumput (grass root)  untuk mereka menyatukan persepsinya dalam pemenangan. Walaupun Pemilunya terbilang masih lama dari kurun waktu tahun 2022 menuju 2024 mendatang. Namun, para calon sudah mulai melakukan pembangunan pencitraan diri (personal image building) dan penguasaan melalui media (personal branding).

Hal tersebut, dilakukan untuk meyakini publik bahwa merekalah yang pantas untuk menjadi penguasa. Bahkan tidak sedikit dari para calon tersebut membuat berbagai seminar, program sosial, membagikan sumbangan sembako gratis, kegiatan olahraga dan lainnya untuk meyakini masyarakat bahwa dirinya telah berbuat untuk bangsa dan daerahnya selain itu untuk meningkatan elektabilitas mereka. Pencitraan diri itupun dipertontonkan melalui media cetak dan elektronik.

Bicara mengenai Pemilu di Indonesia, pada dasarnya Pemilu 2024 sangat rentan konflik. Mengapa? karena pada Pemilu kali ini Indonesia melakukan pemilihan secara serentak yang mana sebelumnya terpisah-pisah dengan periode masa jabatan yang berbeda. Kondisi ini membuka peluang untuk terjadinya konflik di tengah masyarakat. Potensi itulah harus menjadi tanggungjawab bersama untuk mengantisipasi dan mencegah agar persatuan kita tidak terbelah oleh pilihan yang berbeda.

Berkaca dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, menjadi modal dasar DPR dan Presiden untuk menetapkan Pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 untuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan mengacu pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang – undang 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini lah yang nenjadi kekhawatiran kita apabila Pemilu diwarnai chaotic (kekacauan). Agama dan ras dapat menjadi modal besar oleh sekelompok orang mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Patut untuk kita ketahui secara bersama – sama bahwa di Indonesia ada beragam agama, budaya dan suku yang ada di dalamnya. Dengan berbagai karakter manusia ada di sana. Kalau tidak mengambil langkah yang kuat pada Pemilu 2024 oleh para tokoh agama, masyarakat dan pemuda sedini mungkin, tentunya diindikasikan kita akan gagal dalam berdemokrasi.

Dengan mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Prof. Dr. Mahfud MD, cita – cita Indonesia saat ini adalah bagaimana masyarakatnya menciptakan demokrasi yang harmoni, Demokrasi harmoni dalam arti merawat pemilu tanpa berkonflik dengan penuh rasa damai, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian menjelang kontestasi demokratik 2024 mendatang sebagai wadah untuk menyiapkan pemimpin yang bertangggungjawab di negeri kita tercinta. Jangan lagi kita biarkan para provokator menjadikan Pemilu 202 menjadi sasaran para pengacau untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

Tentunya kita tidak ingin gagal berdemokrasi lagi. Dengan berkacamata pada Pemilu 2004 lalu, Indonesia telah menunjukkan jati dirinya sebagai negara demokrasi. Di mana pada waktu itu bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilu secara langsung dengan melibatkan segenap masyarakat Indonesia memilih pemimpinnya.

Padahal pada masa itu Indonesia kesannya masih ragu menyelenggarakan Pemilu secara langsung dan demokratis, karena saat itu Indonesia berada pada transisi demokrasi dari peralihan musim orde baru menuju reformasi. Di masa Orde Baru Indinesia memilih pemimpin dengan keterwakilan wakil rakyat dan pada saat masa itu pula interpensi kekuasaan masih begitu kuat sehingga kesannya Pemilu sangat tertutup.

Penulis melihat dari perjalanan Pemilu di Indonesia kerap terjadi konflik menjelang dilaksanakan Pemilu. Dapat kita lihat pada Pemilu 2004 dan 2019 lalu tingkat kerawanannya begitu tinggi. Adu jotos antar Partai politik (Parpol), relawan, tim sukses dan masyarakat terjadi. Semua itu dipicu oleh black campaign, saling menghina antar calon, saling menjelekkan suku dan agama.

Mengutip tulisan Sidarta Gautama dalam bukunya berjudul Di Tengah Rivalitas Sengit Calon – Calon Presiden 2004 yang menjadi faktor persoalan Pemilu yang kerap terjadi dalam Pemilu di Indonesia sampai saat ini yaitu, pertama adanya intimidasi oleh partai politik dan pendukungnya terhadap para pemilih, Kedua, Adanya praktik politik uang terhadap pemilih dari kalangan masyarakat miskin, Ketiga, kampanye dengan pengerahan massa atau pawai yang berbuntut bentrok dengan konstituen partai lainnya; Keempat, Adanya media massa yang memihak dan memprovokasi situasi dengan laporan yang tidak obyektif. Kelima, Adanya partai politik yang mencuri start dalam menggelar kampanye; Keenam, Terjadinya kertas suara yang tidak sah, pencoblosan ganda dan pencurian kotak suara; Ketujuh, kekecewaan Parpol yang tidak lolos verifikasi KPU yang ditunjukan dengan perilaku mengacau, seperti menuding banyak pihak sebagai tidak adil dan merangsang keberingasan massa pendukungnya; Kedelapan, adanya aparat PNS dan TNI/Polri yang memihak kepada Parpol tertentu; Kesembilan, Terulangnya kasus penculikan partai atau atau para aktivis demokrasi.

Miskinnya konsep pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia di tahun – tahun sebelumnya, membuat kita untuk semakin dewasa menyelenggarakan Pemilu secara langsung dengan kreasi – kreasi baru dalam berdemokratisasi agar menghasilkan pemilihan yang genuine pada Pemilu di masa – masa yang akan datang, tentunya pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Sembilan penjelasan tersebut di atas adalah problem – problem yang muncul ketika terjadinya kepemiluan di Indonesia sampai sekarang yang harus kita jaga. Dan jangan lagi ada dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut mantan presiden Ghana, Kwame Nkrumah, Pemilu sebagai adagium ‘’Siapa menyantap siapa‘’. Mendatang Kita berharap agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan kita menjadi lebih baik, bersih damai, aman tanpa ada perselisihan dan konflik. Stop politisasi SARA dan Politik Uang (*)

Penulis : Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri, S.Pd.I

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here