DPRD Loteng Gelar Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD 2021

Foto : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin 21 Juni 2022 (MetroNTB/Ist)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin 21 Juni 2022

Juru Bicara Banggar Kelan mengatakan Ranperda ini merupakan salah kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026.

“Dari 9 Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 8 Fraksi hadir dan menyatakan persetujuannya dan 1 Fraksi tidak memberikan pendapat,” ujar Kelan saat menyampaikan laporannya.

Ia menjelaskan sesuai mekanisme pembahasan Ranperda yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Dalam kesempatan tersebut, Banggar meminta kepada Pemda agar seluruh catatan BPK, khususnya catatan atas hasil pemeriksaan atas sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian bersama.

“Pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tutur Kelan

“Semoga laporan DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini dapat menjadi referensi bagi kita semua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah,” harapnya

Wakil Bupati Lombok Tengah  Muhammad Nursiah, mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua anggota DPRD Lombok Tengah yang telah merampungkan pembahasan dan Perda tersebut hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam agenda-agenda sebelumnya.

“Baik melalui penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi maupun agenda pembahasan badan anggaran, banyak inside pentingnya yang dapat dijadikan referensi bagi kami agar menjadi lebih baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lombok Tengah,” ucapnya

Nursiah menambahkan, jika pada pelaksanaan telah terlaksana dengan baik dengan salah satu indikatornya yakni mendapatkan predikat wajar tanpa masalah.

“Maka, kami juga berkomitmen untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi hal ini tidak lepas dari peran serta anggota DPRD Lombok Tengah yang senantiasa kritis di dalam mengawal proses perencanaan maupun pelaksanaan ABPD di Kabupaten Lombok Tengah,” katanya menambahkan (Zan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here