Pemda Loteng Gelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 2022


Lombok Tengah, MetroNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) masa sidang pertama Tahun 2022.

Ketua Majelis, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya didampingi anggota majelis terdiri dari Inspektur Lalu Idham Halid, Kepala BPKAD, Baiq Aluh Windayu Wiranom, Kepala BKPP Lalu Wardihan Supriadi dan Kabag Hukum Setda Loteng Herman Edi, di ruang rapat Inspektorat Lombok Tengah, Kamis 27 Januari 2022

Sidang MPPKD menghadirkan penanggung jawab untuk penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan NTB maupun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.

Dalam masa sidang pertama ini disidangkan sembilan perkara yang melibatkan pihak ketiga selaku rekanan pada sejumlah pekerjaan.

Dari 9 perkara tersebut, diketahui empat perkara telah diselesaikan pembayaran atas kerugian daerah dan dinyatakan tuntas oleh Majelis, sedangkan lima kasus lainnya masih dalam proses.

Bagi para penanggung jawab yang belum menyelesaikan pengembalian atas kerugian daerah, diberikan batas waktu sampai dengan minggu kedua bulan Maret 2022.

“Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat melakukan pengembalian atas kerugian yang ditimbulkan, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak aparat penegak hukum,” tegas Lalu Firman

Sementara itu, anggota majelis lalu Idham khalid menyampaikan, Bupati atau Walikota selaku PPKD diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan membentuk majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian Daerah.

Jika melalui majelis ini kasus tidak dapat diselesaikan, maka akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum

“Kami sangat berharap pihak-pihak penanggung jawab kerugian supaya kooperatif dalam menyelesaikan setiap temuan. Karena kalau tidak kooperatif dan tidak segera menyelesaikan temuan, maka majelis memiliki wewenang untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum,” terangnya (red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here