Gubernur NTB Tandatangan Pemanfaatan Aset Bersama Warga Gili Trawangan

Foto : Gubernur NTB Zulkieflimansyah resmi menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dengan masyarakat, pengusaha Gili Trawangan, Selasa 11 Januari 2022 (MetroNTB/Ist)

Lombok Utara, MetroNTB.com – Gubernur NTB Zulkieflimansyah  resmi menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dengan masyarakat, pengusaha Gili Trawangan, Selasa 11 Januari 2022

Pemanfaatan tanah seluas 65 hektar milik Pemprov NTB yang terdapat di Gili Trawangan diserahkan kepada masyarakat untuk dikelolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Gubernur NTB menjelaskan, peristiwa ini menjadi sejarah baru yang disaksikan oleh pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat Gili Trawangan untuk membuktikan bahwa keseriusan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada aspirasi dan kesejahteraan masyarakat di Gili Trawangan sangat diprioritaskan.

“Apa yang kita lakukan hari ini demi kesejahteraan masyarakat. Kita berharap dengan kerjasama ini. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan mampu meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pariwisata di masa akan datang,” tegasnya

Untuk itu, Bang Zul meminta kepada Satgas Gili Trawangan agar kedepannya tidak boleh ada pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat.

Apalagi kepada masyarakat yang kurang mampu, tidak boleh ada pungutan-pungutan, bahkan sebaliknya mereka yang harus dibantu oleh pemerintah.

“Bismillah hari ini kita tandatangani kesepakatan ini, sebagai proses perbaikan kita di masa depan, semoga Allah SWT menghadirkan keberkahan bagi kita semua,” ucapnya.

Meski demikian, Bang Zul mengakui bahwa kehadiran para investor merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan dan kejahteraan masyarakat di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB selalu memuliakan dan menggelar karpet merah bagi para investor yang berinvestasi di NTB.

Tapi sisi lain, para investor juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai undang-undang yang berlaku terutama bagaimana masyarakat sekitar harus benar-benar merasakan manfaat dari investasi dilakukan juga diperhatikan kesejahteraannya.

“Kalau pengolahan aset/tanah dibiarkan terlantar oleh investor dan sudah diajak berkomunikasi dengan baik tapi juga dihiraukan maka putus kontrak terpaksa dilakukan demi kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat,” tutur Bang Zul

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini sekaligus mengakhiri persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh pemerintah Provinsi NTB bersama PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait kontrak pengelolaan lahan tersebut yang dinilai belum maksimal direalisasikan dan dimanfaatkan oleh pihak GTI selama berpuluh-puluhan tahun.

Dengan melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah Provinsi NTB memutuskan kontrak dengan pihak GTI pada September 2021 lalu dan menyerahkan pengelolaan lahan seluas 65 hektar tersebut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Gili Trawangan.

“Tentu keputusan ini tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kalau ada yang belum puas dan merasa dirugikan maka tugas kami sebagai pemimpin adalah mendengar supaya keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak,” imbuhnya (red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here