Sebanyak 338.212 Penerima PKH di Survey Verifikasi dan Validasi

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik
Foto : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik (MetroNTB/Dok)

Mataram, MetroNTB.com – Sebanyak 338.212 Penerima PKH di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah dilakukan survey verifikasi dan validasi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI.

Kegiatan in dilakukan secara online melalui aplikasi Social Affairs Geographic Information System (SAGIS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik mengatakan saat ini pendamping PKH sedang bergulat di lapangan untuk melakukan survey dan verivali kelayakan penerima PKH di NTB.

Pelaksanaan survey dilaksanakan dari tanggal 6 – 31 Desember sesuai dengan surat dari kementrian sosial Nomor 2155/3.4/DI.02./12/2021 peihal Pemberitahuan Pelaksanan Verifikasi dan Validasi Data KPM PKH.

“Berdasarkan data penerima manfaat sesuai SK Kemensos pada tahap 3 2021 sebanyak 338.212 KPM,” ungkapnya, Kamis 23 Desember 2021

AKA sapaan akrabnya menjelaskan dalam pelaksanaanya, pendamping sudah dibekali data dari Kemensos dan aplikasi SAGIS yang dikerjakan secara online.

“Sedangkan lokasi blankspot sedang dikoordinasikan dengan Direktorat Jamsos Kemensos agar bisa dilaksanakan secara offline. Sehingga target waktu bisa dicapai sebagaimana harapan bersama,” katanya

Menurutnya, aplikasi SAGIS ini digunakan untuk mengumpulkan data sasaran survey dari Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh petugas lapangan yang ditunjuk oleh pemerintah atau petugas khusus. Untuk Penerima PKH dilakukan oleh Pendamping PKH.

Aplikasi SAGIS Kemensos digunakan untuk memantau dan melakukan verifikasi kelayakan, dari kondisi rumah dan hasil wawancara kepada KPM PKH

“Dalam aplikasi tersebut akan ada pertanyaa oleh Petugas kepada Penerima PKH terkait kondisi sosial ekonominya,” tutur AKA

Ditegaskan, penerima PKH harus memberikan data yang sesuai dengan kondisi agar hasilnya juga sesuai harapan.

“Demikian juga dengan petugas yang mengunjungi langsung tiap rumah dengan mengambil foto rumah dan penerima PKH,” imbuhnya

Selain terlaporkan secara online, pendamping selanjutnya melaporkan hasil survey ke Dinas masing-masing, apabila ada penerima manfaat PKH yang telah berubah status sosial ekonominya agar bisa diusulkan dan dikoordinasikan ke kantor Desa untuk dikeluarkan dalam data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Survey kali ini bisa dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan hasil dari penggunaan dari aplikasi SAGIS ini bisa bermanfaat sesuai peruntukannya dan ketetapan dari Kementrian Sosial,” kata AKA menambahkan (red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here