NTB Anggarkan 5 Ribu Pekerja jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022

Foto : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menganggarkan pada APBD 2022 untuk 5 ribu pekerja rentan (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menganggarkan pada APBD 2022 untuk 5 ribu pekerja rentan.

“Pada tahun 2022, sudah mengalokasikan dari APBD Provinsi NTB, perlindungan sosial dalam bentuk asuransi Jamsostek untuk 5 ribu orang pekerja rentan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Gde Putu Aryadi

Ia juga mengakui bahwa secara keseluruhan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB untuk sektor formal dan informal masih sangat rendah.

“Rata-rata coverrage untuk sektor formal sebesar 42,62% dan sektor informal 1,80%, sehingga masih banyak PR yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkannya,  baik melalui penganggaran APBD, Dana Desa dan CSR,” ungkapnya

Untuk itu, Gde mengusulkan kepada Dewas BPJS Ketenagakerjaan agar diprogramkan kegiatan turun  bersama serikat pekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan perusahaan akan pentingnya BPJS Ketenegakerjaan ini.

Usulan tersebut, langsung disepakati oleh Sidang Dewas, bersama serikat pekerja menjadi agenda utama yang dilaksanakan mulai bulan desember ini.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menjelaskan bahwa keanggotaan Dewas BPJS ketenagakerjaan, terdiri dari  4 unsur, yaitu unsur pemerinyah (Kemnaker), unsur pekerja (serikat pekerja), unsur pemberi kerja (Kadin, APINDO), dan unsur masyarakat. Memiliki tugas yang sangat penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan buruh.

“Dewan pengawas akan terus menjalin kerjasama dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dalam upaya meningkatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Zuhri.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan H. Yayat Syariful Hidayat mengatakan pertemuan ini bisa menangkap aspirasi dan persoalan yang ada di kalangan pekerja, sehingga kedepannya BPJS Ketenagakerjaan bisa membuat kebijakan yang lebih pro pekerja.

“Apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh pekerja bisa kami tampung, sehingga selama masa kepemimpinan dewan pengawas periode ini, yaitu 2021-2026 bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Yayat.

Provinsi NTB memiliki destinasi wisata baru yaitu Mandalika. Semoga dengan adanya Mandalika tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTB, tetapi juga masyatakat di seluruh indonesia. Serta, memunculkan harapan baru bagi para pekerja, apalagi Mandalika kelasnya internasional, pasti akan mendatangkan ekspatriat.

“Kita harus bahu-membahu tidak hanya meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi, tetapi kita juga perlu memberikan edukasi tidak hanya bagi pekerja, tetapi bagi masyarakat agar bisa menghadapi persaingan internasional,” harap Yayat.

Ketua KSPN Nusa Tenggara Barat Lalu Iswan Muladi menyampaikan sepakat program pemerintah itu bagus, tetapi sebagai pemerhati ketenagakerjaan bahwa implementasi di lapangan sangat sulit dilakukan.

Mantan PMI Korea Selatan, Iswan, juga mengatakan prinsip gotong royong harus juga diterapkan oleh perusahaan tanpa harus melalui proses yang alot.

“Kekuatan serikat sangat luar biasa, kami ingin pemerintah memberikan ruang untuk itu,” harap Iswan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan Peserta BPJS Ketenagakerjaan bila meninggal ahli waris akan mendapat beasiswa sampai perguruan tinggi.

Serta mendapat manfaat pensiun pasti setelah 15 tahun membayar iuran sampai peserta tersebut meninggal, bahkan setelah peserta meninggal, ahli waris akan mendapat pensiun dengan presentase tertentu.

Jumlah pekerja formal bulan Agustus tahun 2021 sebanyak 53,14 juta orang dan pekerja informal sebanyak 77,91 juta orang.

Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Per 31 Desember  2020.

JKK- JKM

Pekerja formal 19.963.696 pekerja

Pekerja Konstruksi 7.521.392 pekerja

Pekerja Informal 2.494.994 pekerja

Pekerja migran 376.601 pekerja

JHT

Pekerja formal 35.751.134 pekerja

Pekerja Informal 769.489 pekerja

PMI 23 orang

JP : Pekerja formal 16.445.532 pekerja


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here