DPRD NTB Setujui Penambahan Modal Bank NTB Syariah

Foto : Kantor Bank NTB Syariah (MetroNTB/Dok)

Mataram, MetroNTB.com – DPRD NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT Bank NTB Syariah menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna, Jumat 10 Desember 2021

Juru Bicara Pansus Syrajuddin mengatakan sebagai salah satu konsekuensi dari adanya ketentuan Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum Syariah sebesar Rp 3 triliun.

“Langkah strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyertaan aset. Termasuk di dalamnya akan ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemprov NTB kepada PT Bank NTB Syariah berupa aset di Jalan Udayana dengan nilai appraisal sebesar Rp 84,3 miliar lebih,” tuturnya

Selain itu, melakukan penyertaan modal kembali atas deviden yang telah diperoleh dan melakukan akuisisi terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat (perseroda) milik Pemprov NTB dan kabupaten/kota di NTB.

Dikatakan, strategi lain yang akan dilakukan untuk memenuhi Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum Syariah pada PT Bank NTB Syariah adalah melibatkan penanam modal strategis baik dari pemerintah maupun swasta, Kerja Sama Usaha Bank dengan Bank Daerah lainnya dalam bentuk Penerbitan Saham seri ‘b’.

“Dalam hal strategi tambahan diberikan persyaratan tambahan bahwa persentase kepemilikan saham seri ‘b’ yang diterbitkan tidak boleh melebihi persentasi saham pemegang saham pengendali dalam hal ini Pemprov NTB,” ulas Syrajuddin

Sebagai langkah antisipasi terhadap peluang persentase saham seri ‘b’ yang dimiliki oleh mitra strategis melebihi kepemilikan saham pemegang sahan pengendali, maka perlu dibatasi besarnya persentase kepemilikan saham mitra yang berupa saham seri ‘b’.

“Oleh karena itu, batasan persentase kepemilikan saham seri ‘b’ tidak lebih dari 30 persen,” tegas Ketua Komisi I DPRD NTB ini.

Syrajuddin menambahkan, selain strategi utama dan strategi tambahan tersebut, untuk memenuhi Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum Syariah disarankan juga kepada PT Bank NTB Syariah untuk menjalankan strategi lain yang inovatif dan kreatif selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dalam RUPS serta dikonsultasikan ke komisi terkait DPRD Provinsi NTB (red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here